JAKARTA – Sejumlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan agenda rapat penting pada Senin (22/6/2026). Pembahasan mulai dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, tata kelola aset TNI, persoalan pemukiman warga di kawasan hutan lindung, hingga pengembangan industri film nasional menjadi fokus pembahasan di berbagai komisi.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengawali agenda pada pukul 10.00 WIB dengan menggelar rapat kerja bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 serta rencana kerja kementerian dan lembaga untuk tahun 2027.
Masih pada pukul yang sama, Komisi I DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Aset TNI bersama Komando Operasi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pertemuan ini mengangkat tema “Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan: Transformasi Tata Kelola Aset TNI guna Mengatasi Entrapment, Resolusi Konflik, dan Optimasi Nilai Ekonomi Pertahanan”.
Sementara itu, Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kabupaten Pasangkayu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Agenda tersebut membahas tindak lanjut persoalan pemukiman warga yang berada di kawasan hutan lindung.
Di waktu yang sama, Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia. Sejumlah isu yang dibahas meliputi evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, penyampaian rencana kerja dan roadmap perusahaan tahun 2026, konsolidasi BUMN logistik, serta agenda lainnya.
Komisi VII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat umum Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Direktur Eksekutif Cinema Poetica dan Direktur Utama PT Rangkai Kreativitas Indonesia. Rapat membahas hasil kajian strategis mengenai ekosistem perfilman Indonesia serta masukan kebijakan terkait pemerataan akses layar bagi film dan konten nasional.
Memasuki pukul 11.00 WIB, Komisi IX DPR RI menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) Setjen DPR RI.
Pada siang hari, tepatnya pukul 13.00 WIB, Banggar kembali menggelar rapat panja bersama pemerintah untuk membahas kebijakan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Di jam yang sama, Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum. Agenda utama rapat adalah pembahasan masukan terhadap dua RUU ratifikasi, yakni kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia serta Indonesia dengan Pemerintah Turki.
Komisi VIII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna membahas berbagai isu terkait pengelolaan zakat dan wakaf nasional.
Pada pukul 14.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengadakan rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI dijadwalkan memaparkan materi terkait penyusunan regulasi tersebut.
Masih pada pukul 14.00 WIB, Komisi VII DPR RI melanjutkan pembahasan sektor air minum dalam kemasan (AMDK) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Fokus pembahasan mencakup standar keamanan dan kesehatan produk AMDK, perlindungan konsumen, kesesuaian iklan dan label produk, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai Tahun 2025. Agenda utama rapat adalah pengambilan keputusan terkait PMN tunai Tahun Anggaran 2025.
Dengan padatnya agenda pembahasan di berbagai komisi dan badan, DPR RI hari ini menyoroti beragam isu strategis yang berkaitan dengan anggaran negara, pertahanan, pelayanan publik, industri kreatif, hingga perlindungan konsumen.
Penulis : lazir
Editor : ameri
