JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa pertemuan antara partai tersebut dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sepenuhnya bergantung pada keputusan Ketua Umum PDIP, Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/9/2023), Eriko Sotarduga, didampingi oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pertemuan tersebut.
“Sampai hari ini belum ada pembicaraan mengenai pertemuan. Kami sudah berdiskusi dengan Bung Ronny dan teman-teman lainnya, namun belum ada perkembangan terbaru,” ujar Eriko kepada para wartawan.
Lebih lanjut, Eriko menjelaskan bahwa keputusan untuk mengadakan pertemuan merupakan hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum. “Kita semua akan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum. Itu adalah kebijakan beliau,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Eriko menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal istilah koalisi atau oposisi secara formal.
“Secara hukum, tidak ada terminologi koalisi atau oposisi. Ini adalah fakta yang harus dipahami, seperti yang juga disampaikan oleh Bung Ronny yang paham soal hukum,” jelas Eriko.
Meski demikian, Eriko memastikan bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo tetap harmonis.
“Secara pribadi, saya bisa pastikan bahwa hubungan Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo sangat dekat. Bahkan, tidak ada yang dirahasiakan mengenai kedekatan mereka, terutama sejak masa pemerintahan Ibu Mega,” pungkasnya.
Eriko mengajak semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan Megawati terkait kemungkinan pertemuan dengan Prabowo. (***)
