RENTAK.ID, JAKARTA – Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri mengatakan, penetapan eks Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL), harus menjadi satu langkah pengusutan kasus dugaan tipikor di Kementan diselesaikan tuntas dan optimal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Meski berhadapan dengan banyak tantangan, perintangan hukum, dan perlawanan balik dalam kasus korupsi ini, ditetapkannya SYL sebagai tersangka, juga telah menunjukkan konsistensi KPK dalam menjalankan tugasnya secara independen, dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun sesuai amanat UU 19/19 pasal 3,” kata Ahmad Aron Hariri dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).
Perintangan hukum dan serangan pada KPK dalam pemberantasan korupsi adalah hal yang nyata terjadi. Masih hangat di ingatan kita, betapa mencekamnya proses penahanan Lukas Enembe kala itu.
“Cara-cara persuasif yang dijalankan, pada faktanya harus tetap berhadapan dengan tombak dan panah yang dibidikkan langsung ke arah KPK. Namun, KPK tetap tegas menangkap Lukas Enembe dan kemudian memprosesnya di pengadilan,” sebutnya.
Semua serangan pada KPK, lanjutnya, adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi. Pun, KPK tidak perlu haus puji dan apresiasi meski konsekuensinya bisa saja mati. Termasuk dalam penanganan perkara korupsi di Kementan ini. Meski serangannya mempertaruhkan harga diri, kasus ini tidak boleh berhenti. Korupsi ya korupsi, tangkap dan adili.
Selanjutnya, polemik KPK dan Polda Metro Jaya (PMJ) yang berkembang karena pengusutan dugaan korupsi pada salah satu politisi Nasdem ini, juga harus secara objektif diawasi. Sebab sulit dilepas, penangan perkara yang saling berpapasan ini memunculkan spekulasi publik, bahwa polemik ini menjadi upaya mendegradasi lembaga pemberantasan korupsi.
“Penegakan hukum harus mengedepankan asas prudent dan due process of law. Semua pihak harus terlibat mengawasi hal ini. Sebab bila ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya, maka sebenarnya kita tengah memenangkan koruptor dari pada pemberantasan korupsi,” tutupnya.
