JAKARTA – Anggota DPR RI, Anis Byarwati, menilai opsi penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipertimbangkan pemerintah apabila lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui batas aman 3 persen.
Ia menyatakan sepakat dengan gagasan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan pemangkasan sebagian anggaran MBG serta penundaan proyek infrastruktur multiyears sebagai langkah mitigasi fiskal.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujar Anis dikutip, Sabtu (7/3/2026)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menilai potensi pelebaran defisit tidak hanya dipicu oleh kemungkinan lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik.
“Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 yang dipatok terlampau tinggi sebesar 21,5 persen. Angka ini lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5 persen. Maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 persen, karena target penerimaan pajak meleset,” katanya.
Anis menjelaskan bahwa opsi penyesuaian program MBG cukup rasional mengingat besarnya alokasi anggaran program tersebut yang mencapai Rp335 triliun. Ia juga menyoroti perhatian lembaga pemeringkat internasional terhadap program tersebut.
“Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi pelebaran defisit dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
“Sebelumnya Moody’s Investors Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Ratings yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9 persen pada tahun 2026, di atas target APBN 2,69 persen,” katanya.
Menurut Anis, pemerintah harus memastikan setiap opsi kebijakan yang diambil memberikan dampak minimal terhadap masyarakat.
“Menaikkan administered price atau harga yang diatur pemerintah seperti BBM, LPG, atau listrik akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih. Sehingga pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears,” paparnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
