JAKARTA – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan pentingnya mempertahankan layanan Trans Banjarbakula sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, layanan yang ekonomis dan nyaman ini terbukti memudahkan perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Layanan Trans Banjarbakula yang ekonomis, mudah, aman dan nyaman sudah semestinya dipertahankan untuk memuluskan peralihan orang dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum,” ujar Djoko, Jumat (14/11/2025).
Kawasan Banjarbakula kini berkembang menjadi pusat aktivitas dinamis di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin sebagai kota seribu sungai hingga daerah penyangga di sekitarnya, kebutuhan mobilitas meningkat pesat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut, dengan total luas 1,28 juta hektare dan populasi 2,23 juta jiwa (2024).
Untuk menjawab tantangan mobilitas tersebut, sejak 2021 Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat mulai menata angkutan umum perkotaan lewat program Buy The Service (BTS).
Salah satu daya tarik utama Trans Banjarbakula adalah tarifnya yang sangat terjangkau. Bila sebelumnya masyarakat harus merogoh Rp 15.000–25.000 untuk angkutan umum tanpa AC, kini mereka cukup membayar Rp 5.000 untuk layanan berpendingin.
Djoko menegaskan, “Tarif angkutan umum biasanya Rp 25 ribu, sekarang hanya Rp 5 ribu. Ini sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermobilitas antar kota.”
Pelajar dan mahasiswa bahkan mendapat tarif khusus Rp 2.000.
Saat ini Trans Banjarbakula mengoperasikan 75 armada dengan empat koridor utama yang menjangkau rute hingga Pelaihari, Martapura, dan Anjir Muara. Jarak tempuh terjauh mencapai 85,25 km.
Integrasi Layanan & Dampak Positif bagi Warga
Trans Banjarbakula telah menghubungkan berbagai simpul penting seperti Terminal Gambut Barakat, Terminal Km 6 Banjarmasin, Terminal Sumarsono Pelaihari, Terminal Banjarbaru, hingga Taman Siring Km 0 yang terhubung dengan angkutan sungai.
Keberadaannya berhasil meningkatkan mobilitas, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan berdampak positif terhadap penurunan kemacetan serta polusi.
Setelah dua tahun berjalan dengan dukungan Kemenhub, pada Mei 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengambil alih pengelolaan Trans Banjarbakula. Langkah ini menjadi bukti komitmen daerah untuk menghadirkan layanan transportasi publik sesuai amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komitmen ini juga selaras dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2024–2029, H. Muhidin – Hasnuryadi Sulaiman, yang mendorong peningkatan akses transportasi publik hingga ke daerah pelosok.
Sharing Pembiayaan dan Kemandirian Operasional 2025
Biaya operasional Trans Banjarbakula dibagi berdasarkan panjang lintasan di tiap wilayah. Dari total lintasan 162,7 km, kontribusi daerah meliputi:
Kota Banjarbaru – 46,95 km (29%)
Kabupaten Banjar – 40,85 km (25%)
Kota Banjarmasin – 33,32 km (20%)
Kabupaten Tanah Laut – 24,35 km (15%)
Kabupaten Barito Kuala – 17,24 km (11%)
Total subsidi tahun 2025 mencapai Rp 70 miliar, dengan Pemprov Kalsel menanggung porsi terbesar, yakni 51%.
Mulai 1 Mei 2025, operasional sepenuhnya mandiri di bawah Pemprov Kalsel, sementara layanan pengumpan (feeder) diserahkan ke kabupaten/kota melalui angkutan Trans Banjarbaru Juara, Trans Banjarmasin, Trans Intan Banjar, dan Lakatan Tanah Laut.
Sebelum BTS: Kondisi Angkutan Umum Memprihatinkan
Dinas Perhubungan Kalsel mencatat banyak persoalan angkutan kota sebelum Trans Banjarbakula hadir, di antaranya:
Operasional tidak terjadwal
Bus tua tanpa AC
Berebut penumpang karena rute tumpang tindih
Sopir tidak memiliki standar kesejahteraan
Naik turun penumpang sembarangan sehingga memicu kemacetan
Inflasi tinggi karena biaya transportasi mahal
Kondisi serupa juga terjadi pada layanan feeder sebelum sistem BTS berjalan.
Perluasan Tempat Perhentian dan Edukasi Pembayaran Non-Tunai
Meski dinilai sukses, Trans Banjarbakula masih membutuhkan penambahan halte, serta sosialisasi mengenai sistem pembayaran non-tunai. Banyak penumpang masih mengira pembayaran bisa dilakukan tunai, padahal seluruh transaksi menggunakan e-money atau QRIS.
Kebijakan cashless dibuat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi.
Jadi Inspirasi untuk Daerah Lain di Kalsel
Keberhasilan Trans Banjarbakula telah mendorong pembentukan layanan transportasi aglomerasi di klaster lain, seperti:
Klaster Banua Anam (Tabalong, Balangan, HST, HSU, HSS, Tapin)
Klaster Saijaan Sujud (Tanah Bumbu, Kotabaru)
Beberapa layanan bahkan sudah beroperasi, seperti Trans Sanggam di Kabupaten Balangan dan Trans Langsat Manis di Tabalong.
Penulis : lazir
Editor : ameri
