JAKARTA – Fenomena gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur usai mengisi bahan bakar Pertalite memicu keprihatinan serius dari DPR RI.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan motor mereka mendadak brebet hingga mogok setelah pengisian bahan bakar di sejumlah SPBU.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa insiden tersebut menjadi peringatan penting bagi Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.
“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujar Nurdin di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Sejak pekan lalu, ratusan pengguna motor di berbagai daerah Jawa Timur melaporkan kendala serupa setelah mengisi Pertalite. Pertamina Patra Niaga telah menurunkan tim investigasi, membuka posko pengaduan masyarakat, dan mengambil sampel BBM dari sejumlah SPBU.
Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala itu bisa disebabkan oleh kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar. Namun hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.
Nurdin menegaskan, DPR RI melalui Komisi VI akan mengawal proses investigasi tersebut dan meminta Pertamina memberikan perhatian serius. Ia juga mengingatkan publik agar tidak mengaitkan kasus ini dengan kebijakan penambahan etanol yang sedang dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah pimpinan Menteri Bahlil Lahadalia.
“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau. Belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini, jadi tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” tegasnya.
Nurdin menilai langkah Menteri Bahlil dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.
“Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” pungkas Nurdin.
Penulis : lazir
Editor : ameri
