LUMAJANG – Kabupaten Lumajang mencatat sejarah baru dengan peluncuran Gerakan Madrasah Berbahasa Arab dan Inggris Gema Berbaris) yang digagas Kementerian Agama. Acara launching digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang, Jumat (17/10/2025), dan menjadi yang pertama di Provinsi Jawa Timur.
Inisiatif ini menjadikan Lumajang sebagai daerah pelopor dalam penguatan kemampuan bahasa asing di lingkungan madrasah, khususnya Bahasa Arab dan Inggris.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I; Kabid Pendma Kanwil Kemenag Jatim, Dr. Sugiyo, M.Pd; Kepala Kemenag Lumajang, Achmad Faisol Syaifullah, S.Ag., M.H; Kasi Pendma Kemenag Lumajang, Dr. Edi Nanang Sofyan Hadi, S.Ag., M.Pd; serta Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati Masdar, M.Si.
Selain itu, hadir pula para pengawas madrasah, kepala MAN, MTsN, MIN, serta perwakilan RA, MI, MTs, dan MA di seluruh Kabupaten Lumajang.
Kepala Kemenag Lumajang Achmad Faisol Syaifullah dalam sambutannya menyampaikan kebanggaan atas inisiatif tersebut.
“Kabupaten Lumajang merupakan pelopor dalam mengadakan pembiasaan berbahasa Arab dan Inggris melalui Gerakan Madrasah Berbahasa Arab dan Inggris. Semoga program ini menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar memberikan apresiasi terhadap langkah inovatif madrasah di bawah binaan Kemenag Lumajang.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap gebrakan Gema Berbaris ini. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang,” katanya.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar menegaskan pentingnya implementasi nyata dari program tersebut.
“Kabupaten Lumajang jangan hanya yang pertama kali mengawali saja, tapi juga harus menjadi yang pertama kali sukses dalam pelaksanaan program Gema Berbaris. Program ini harus dievaluasi secara jujur, diketahui apa kendalanya, dan harus ada target yang jelas,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kasi Pendma Kemenag Lumajang Dr. Edi Nanang Sofyan Hadi berharap gerakan ini mampu memberikan dampak luas bagi seluruh lembaga pendidikan madrasah.
“Semoga program ini membawa manfaat bagi semua lembaga, baik RA, MI, MTs, maupun MA se-Kabupaten Lumajang,” ujarnya.
Peluncuran Gema Berbaris diharapkan menjadi momentum kebangkitan madrasah di Lumajang untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing, sekaligus memperkuat daya saing di era global.
Jakarta, MI – Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan transparan untuk menyelesaikan polemik utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
Proyek strategis nasional yang sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) itu dinilai kian memprihatinkan karena membengkaknya biaya dan belum jelasnya skema pembayaran.
Imas menilai, situasi yang melingkupi proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut berpotensi merusak reputasi bangsa jika tidak segera ditangani dengan serius. “Kereta cepat Whoosh sejatinya simbol kemajuan teknologi yang membanggakan. Namun di balik itu ada tanggung jawab besar yang dipertaruhkan, nama baik Indonesia dan kredibilitas ekonomi kita,” ujar Imas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Berdasarkan data publik, total biaya proyek kereta cepat membengkak dari perkiraan awal sekitar US$6,07 miliar menjadi lebih dari US$7,2 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US$4,5 miliar berasal dari pinjaman CDB, termasuk beban bunga yang kini tengah diajukan untuk restrukturisasi.
“Pemerintah harus memastikan proses restrukturisasi utang dengan pihak China dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan sampai publik hanya tahu hasil akhirnya tanpa memahami proses, nilai, dan konsekuensinya terhadap keuangan negara,” tegas legislator Fraksi PKB itu.
Imas juga menyoroti rendahnya tingkat keterisian penumpang Whoosh yang jauh di bawah target awal. Kondisi ini, menurutnya, dapat memperburuk beban keuangan proyek serta mengancam keberlanjutan operasional ke depan.
“Jika manfaat sosial dan ekonominya tidak sebanding dengan polemik serta beban yang ditimbulkan, pemerintah jangan ragu mengambil langkah tegas. Negara tidak boleh terus menanggung proyek yang tidak efisien hanya demi gengsi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Imas mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap risiko jebakan utang atau debt trap diplomacy yang dialami sejumlah negara dalam proyek infrastruktur dengan China. “Banyak negara akhirnya terjerat karena tidak cermat mengelola pembiayaan. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” katanya.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah utang proyek Whoosh harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. DPR, kata Imas, siap mendorong pembentukan tim audit independen serta restrukturisasi resmi melalui Keputusan Presiden untuk menjamin tata kelola yang baik.
“Yang terpenting sekarang bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi realistis dan terukur demi menjaga kehormatan dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia,” tutup Imas.
Penulis : atz
Editor : ameri
