JAKARTA – Sejumlah agenda strategis digelar di kompleks parlemen DPR RI pada Kamis (11/9/2025).
Mulai dari uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung, pembahasan RAPBN 2026, hingga finalisasi tata kelola pupuk bersubsidi.
Rangkaian rapat dimulai sejak pagi hari dengan berbagai pembahasan penting di tiap komisi dan badan di DPR.
Uji Kelayakan Hakim Agung Digelar Komisi III
Sejak pukul 10.00 WIB, Komisi III DPR RI menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2025. Uji kelayakan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan calon hakim yang akan menduduki jabatan tertinggi di peradilan memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni.
Pada waktu yang bersamaan, Komisi V mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga yang akan dimasukkan dalam RAPBN 2026.
Sementara itu, Komisi XI fokus membahas anggaran internal Kementerian Keuangan bersama jajaran pejabat Eselon I kementerian tersebut.
Selain itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan RDP dengan Chief Operational Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membahas tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyusunan laporan keuangan.
Di sisi legislasi, Badan Legislasi (Baleg) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Habib Muksin Alatas. RDPU ini membahas penyusunan RUU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Finalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Jadi Sorotan
Memasuki pukul 13.00 WIB, BAKN DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan RDP dengan enam pihak penting, yakni:
Menteri Keuangan
Menteri Pertanian
Menteri Perdagangan
Menteri BUMN
CEO Danantara Indonesia
PT Pupuk Indonesia
Rapat ini membahas finalisasi penelaahan BAKN terhadap tata kelola pupuk bersubsidi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sistem distribusi pupuk, meningkatkan transparansi, serta mencegah potensi penyimpangan yang kerap terjadi.
Pada waktu bersamaan, Komisi VI DPR RI menggelar RDP dengan Direktur Utama Pertamina beserta jajaran subholding.
Agenda rapat mencakup evaluasi kinerja Pertamina semester I tahun 2025, pembahasan roadmap 2025, dan sejumlah isu strategis di sektor energi.
Masih di jam yang sama, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia”.
Diskusi menghadirkan:
Abdul Fikri Faqih (Anggota Komisi X, Fraksi PKS)
Muhammad Hoerudin Amin (Anggota Komisi X, Fraksi PAN)
Ubaid Matraji (Koordinator Nasional JPPI)
Moderator: Friederich Batari (JPNN.com)
Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh dan RAPBN 2026
Pada pukul 14.00 WIB, Baleg DPR kembali mengadakan RDPU dengan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.
Pertemuan ini membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi salah satu agenda legislasi prioritas.
Kemudian, pukul 16.00 WIB, Komisi XI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.
Agenda rapat ini adalah pengambilan keputusan terkait RKA Tahun 2026 Kementerian Keuangan yang akan menjadi bagian penting dalam RAPBN 2026.
Fokus DPR: Pupuk Bersubsidi dan Energi Nasional
Dari serangkaian agenda yang digelar hari ini, dua topik menonjol adalah pengelolaan pupuk bersubsidi dan evaluasi kinerja Pertamina.
Tata kelola pupuk bersubsidi menjadi perhatian khusus karena menyangkut ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, pembahasan kinerja Pertamina akan menjadi penentu arah kebijakan sektor energi dan roadmap perusahaan di tahun 2025.
Dengan banyaknya agenda strategis, DPR RI diharapkan mampu mengambil keputusan yang berdampak positif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : amanda az
Editor : reni diana
