MAJENE – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Majene bersama Gabungan Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Sabtu (30/8/2025).
Aksi yang berlangsung di dua lokasi, yakni depan Kantor Polres Majene dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, menyuarakan sejumlah tuntutan nasional dan lokal yang mendesak.
Aksi yang berlangsung tertib namun penuh semangat ini menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan pusat maupun daerah. Priska, Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Majene, yang bertindak sebagai juru bicara aksi, membacakan sepuluh poin tuntutan nasional dan delapan poin tuntutan lokal.
Dalam poin nasional, massa aksi menuntut langkah-langkah drastis dari pemerintah pusat. Tuntutan utama adalah pembubaran DPR dan pencopotan Kapolri yang dinilai gagal memenuhi aspirasi rakyat dan menegakkan hukum. Mereka juga menolak pengesahan RUU POLRI yang diduga bermasalah.
Tuntutan lainnya mencakup perwujudan pendidikan gratis, kesejahteraan bagi buruh, tenaga kesehatan, dan guru, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat. Aksi juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, reforma agraria, penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merusak lingkungan, serta evaluasi kinerja Menteri Agama yang dianggap tidak mampu menangani kasus intoleransi.
Sementara untuk isu lokal, para demonstran mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Majene untuk segera memperbaiki jalan menuju Kampus Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR). Mereka juga menuntut evaluasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Tuntutan spesifik lainnya adalah pengaktifan BPJS untuk masyarakat kurang mampu, penyelesaian konflik agraria, dan realisasi bantuan dana tahap kedua bagi korban gempa. Aksi juga menyerukan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di Kabupaten Majene, perwujudan pendidikan yang merata, serta implementasi konkret Perda No. 18 Tahun 2022 tentang Penjaminan Kualitas Minimal Pendidikan Dasar.
Secara terpisah, Oktovianus D, yang akrab disapa Bung Sese, Ketua Cabang GMKI Majene, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk tidak menutup telinga terhadap suara rakyat. Segera setujui dan realisasikan semua tuntutan aksi yang telah kami sampaikan hari ini. Kami akan terus mengawal dan mendorong hingga tuntutan ini dipenuhi,” tegas Oktovianus dalam pernyataannya.
Aksi berlangsung lancar dan damai hingga berakhir. Massa membubarkan diri dengan janji akan terus melakukan tekanan dan evaluasi terhadap respon pemerintah terhadap tuntutan mereka.
Penulis : lazir
Editor : ameri
