JAKARTA – Di tengah situasi ketenagakerjaan yang kian mengkhawatirkan, lebih dari 70 ribu buruh tercatat telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hanya dalam kurun waktu empat bulan terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat angka pengangguran meningkat hingga 80 ribu orang per Februari 2025.
Menyikapi kondisi darurat tersebut, lebih dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan lima konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia akan mendeklarasikan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2025, di Gedung Joang ‘45, Menteng, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
“Deklarasi ini merupakan langkah awal membangun aliansi strategis antara kekuatan serikat dan kekuatan politik kelas pekerja guna memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada buruh,” ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, Minggu (18/5/2025).
KSP-PB dibentuk sebagai respons terhadap kegagalan Omnibus Law dan regulasi turunannya yang dinilai tidak berpihak pada nasib pekerja. Koalisi ini akan memperjuangkan lahirnya UU Ketenagakerjaan baru yang mencabut aturan-aturan seperti outsourcing, sistem kerja kontrak yang tidak manusiawi, dan pengupahan yang tidak layak.
Said Iqbal menegaskan, “Kami menuntut penghapusan outsourcing, pemberlakuan upah layak, pencegahan PHK sepihak, hingga perlindungan bagi pekerja digital seperti pengemudi ojek online dan kurir. Ini semua harus menjadi bagian dari UU Ketenagakerjaan yang baru.”
Adapun federasi yang tergabung dalam KSP-PB antara lain FSPMI, SPN, FSP KEP, ASPEK Indonesia, FSBPI, SGBN, dan puluhan lainnya, sementara lima konfederasi utama mencakup KSPI, KSPSI (AGN), KPBI, KSBSI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).
Deklarasi ini juga akan disertai penyampaian Deklarasi Politik dan Sosial Ekonomi KSP-PB sebagai dokumen sikap bersama. Dokumen ini mencakup agenda penyusunan draf RUU alternatif terkait perlindungan pekerja rumah tangga, pekerja migran, revisi UU Reforma Agraria, serta regulasi untuk guru honorer dan kelompok nelayan.
Selain deklarasi, KSP-PB juga akan menyusun usulan regulasi baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Beberapa PP yang dinilai perlu segera diganti antara lain PP No. 34, 35, dan 36.
“Setelah deklarasi, kami akan menggelar aksi besar di depan DPR RI dan kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: menekan pemerintah dan parlemen agar segera menyusun UU baru yang berpihak pada buruh,” tegas Iqbal.
KSP-PB juga mengusulkan agar Marsinah, aktivis buruh yang gugur dalam memperjuangkan hak-haknya, diangkat sebagai Pahlawan Nasional.
Melalui koalisi ini, gerakan buruh Indonesia tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga membangun kekuatan politik jangka panjang demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh kelas pekerja di Tanah Air.
