JAKARTA – Suasana Gedung DPR RI pada Senin (28/4/2025) begitu padat dengan rangkaian rapat penting dari berbagai komisi. Sejak pagi hingga malam hari, sejumlah agenda strategis digelar serentak, membahas isu-isu nasional mulai dari keamanan laut, dana transfer daerah, hingga perlindungan pekerja migran.
Penguatan Sistem Keamanan Laut Pukul 10.00 WIB, Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal). Rapat bertema “Pengembangan Sistem Keamanan Laut yang Komprehensif, Berkelanjutan, Adaptif, Responsif, dan Inklusif” ini bertujuan memperkuat pengawasan wilayah perairan nasional.
“Keamanan laut kita harus adaptif terhadap ancaman modern dan inklusif untuk seluruh kepentingan nasional,” tegas Kasal dalam paparannya.
Komisi II Bahas Dana dan Otonomi Daerah Di waktu yang sama, Komisi II menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Agenda rapat mencakup pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, alokasi dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta isu kepegawaian. “Kami ingin memastikan pemerintah daerah semakin efektif dalam melayani masyarakat,” ujar Mendagri dalam rapat tersebut.
Isu Masyarakat Adat di Rempang dan Tambang Komisi VI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) serta perwakilan Desa Gobah, Kecamatan Tambang. Warga menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang dinilai mengancam identitas budaya Melayu. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak jika tanah adat kami dihilangkan,” kata perwakilan AMAR-GB.
Komisi X dan XI Soroti Statistik dan UMKM Komisi X mengadakan RDP dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas progres program kerja dan dukungan anggaran Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, Komisi XI menggelar Rapat Kerja dengan Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas Rancangan Peraturan OJK tentang kemudahan pembiayaan bagi UMKM. “Dukungan akses pembiayaan menjadi kunci memperkuat UMKM nasional,” ujar Ketua Komisi XI.
BALEG Fokus Bahas UU Statistik Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga sibuk dengan dua sesi RDP dan RDPU. Pada pukul 10.00 WIB, Baleg mendengar masukan dari Bank Indonesia, OJK, Bank Mandiri, BRI, dan BCA terkait penyusunan RUU perubahan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dilanjutkan pukul 13.00 WIB, rapat pleno Baleg bersama Kementerian ATR/BPN, KLHK, Kementerian Pertanian, BNN, dan Badan Informasi Geospasial memperkaya kajian perubahan UU tersebut.
Bahas Haji, PMI, hingga Gas dan Migas Pada siang hari, sejumlah komisi kembali menggelar rapat strategis:
Komisi VIII membahas persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M bersama para Kepala Kanwil Kemenag dan Dirut maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, serta Saudi Airlines. “Kami ingin memastikan layanan haji tahun depan lebih baik dari tahun ini,” kata Ketua Komisi VIII.
Komisi IX menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pelindungan Pekerja Indonesia (BP2MI) serta Atase Ketenagakerjaan di Arab Saudi. Fokus pembahasan mencakup rencana pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi serta perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, termasuk pemberian bantuan hukum bagi korban eksploitasi.
Komisi XII mengadakan RDP bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, PLN, dan PGN, membahas ketahanan pasokan gas untuk pembangkit listrik dan industri pupuk. “Kami perlu percepatan pembangunan infrastruktur LNG untuk memastikan suplai energi nasional,” kata Dirjen Migas.
Audiensi Karyawan PT Kertas Leces Komisi VI pada sore hari mendengar aspirasi Paguyuban Karyawan PT Kertas Leces (Persero). Para pekerja meminta advokasi agar hak-hak normatif mereka, seperti gaji dan pesangon yang belum dibayar, segera dipenuhi oleh manajemen perusahaan.
Perhatian Khusus untuk BRIN dan OJK Komisi X kembali menggelar RDP bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas program kerja 2025, sedangkan Komisi XI melanjutkan Rapat Kerja dengan OJK untuk membahas tindak lanjut putusan pengadilan di sektor perbankan.
Isu Hak Asasi Manusia dan Energi Komisi XIII menggelar RDP dengan pejabat Kementerian Hukum dan HAM terkait evaluasi anggaran 2024 dan program kerja 2025. Sedangkan Komisi XII kembali melanjutkan RDP pada pukul 17.00 WIB, fokus pada peningkatan lifting minyak dan gas melalui penataan drilling masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
