JAKARTA – Gelombang pengunduran diri 700 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengundang sorotan tajam dari DPR. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menilai kejadian ini sebagai sinyal penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi serius proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
“Ini bukan angka kecil. Mundurnya 700 CPNS harus menjadi refleksi bagi Menpan RB untuk memperbaiki sistem rekrutmen ASN agar lebih adaptif dan transparan,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Selatan ini mengatakan, mayoritas CPNS yang mundur berasal dari formasi dosen. Ia mengungkapkan telah menerima berbagai keluhan dari peserta seleksi yang mengaku kecewa karena penempatan kerja tidak sesuai dengan harapan.
“Banyak yang kaget ketika mengetahui lokasi penempatan mereka sangat jauh dari tempat tinggal atau tidak sesuai bidang keilmuan. Ini jadi pemicu utama pengunduran diri,” jelasnya.
Indrajaya merinci sedikitnya ada tiga faktor utama yang bisa menjadi penyebab mundurnya ratusan CPNS tersebut:
Penempatan tak sesuai harapan: Banyak peserta merasa dirugikan karena lokasi kerja yang jauh atau bidang kerja yang tidak relevan.
Minimnya transparansi: Proses seleksi yang dianggap kurang terbuka bisa memunculkan kecurigaan dan ketidakpuasan.
Ekspektasi yang tidak terpenuhi: Banyak peserta memiliki harapan tinggi terhadap sistem ASN, namun realita tidak sejalan.
“Ketiga faktor ini, menurut kami, cukup dominan. Tapi bisa jadi ada faktor lain yang belum terlihat. Karena itu, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan,” tegas Indrajaya.
Ia mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen CPNS, khususnya dalam formasi dosen di Kemendikti Saintek. Evaluasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi agenda penting dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB dalam waktu dekat.
Lebih jauh, Indrajaya juga mengkritisi kebijakan Menpan RB yang dinilainya kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Ia menyebut, kebijakan pengangkatan PPPK dan PNS sebelumnya pun banyak mendapat kritik dari berbagai pihak.
“Sudah cukup banyak kebijakan Menpan RB yang jadi blunder. Ini menyangkut nasib rakyat, jangan dijadikan bahan eksperimen,” ucapnya.
Menurutnya, setiap kebijakan publik, apalagi yang menyangkut rekrutmen ASN, harus melalui kajian komprehensif dan konsultasi dengan berbagai pihak.
“Harus melibatkan pakar, akademisi, dan tentu saja DPR. Kebijakan yang dibuat sepihak tanpa pertimbangan matang hanya akan melahirkan kegaduhan,” tandas Indrajaya. ***
Penulis : lazir
Editor : gardo
