JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Indonesia yang tengah melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.
Salah satu isu utama yang disorot adalah kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap produk ekspor asal Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan negosiasi dan diplomasi dagang dengan Amerika Serikat. Salah satu yang terpenting adalah melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke AS. Ini menjadi dasar kuat dalam proses negosiasi agar kebijakan tarif tersebut bisa ditinjau ulang,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/4/2025).
Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan dalam data perdagangan antara kedua negara yang harus segera diluruskan. Sultan menilai, ketidaksesuaian data ekspor-impor ini bisa menjadi batu sandungan dalam hubungan dagang jika tidak ditangani secara serius.
“Kami yakin Presiden Trump akan mempertimbangkan ulang kebijakannya bila melihat kepentingan substantif kedua negara. Sebagai sahabat, kita tentu menghormati kebijakan Presiden Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, baik terhadap negaranya maupun terhadap stabilitas ekonomi global,” tegas Sultan.
Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu juga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan tarif ini terhadap ekspor Indonesia, khususnya pada sektor-sektor utama seperti tekstil, alas kaki, dan komoditas unggulan lainnya.
“Kenaikan biaya ekspor bisa menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. Ini tentu merugikan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada pasar ekspor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengapresiasi langkah antisipatif Presiden Prabowo dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, strategi seperti hilirisasi komoditas, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, serta perjanjian dagang multilateral adalah kebijakan yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
“Pemerintah sudah tepat dengan pendekatan strategis ini. Selain itu, menjaga daya beli masyarakat lewat desentralisasi fiskal, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Merah Putih adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat,” kata Sultan.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan lembaga investasi nasional seperti Danantara menjadi instrumen penting dalam menstabilkan ekonomi dan meminimalkan dampak gejolak global.
“Bagi kami, MBG, Koperasi Merah Putih, dan Danantara adalah alat negara untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Semua pihak harus mendukungnya agar kita bisa mengantisipasi dampak dari kebijakan global sejak dini,” tutup Sultan.
Sebagai informasi, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan kebijakan tarif timbal balik sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$14,34 miliar pada Januari–Desember 2024. Namun angka ini berbeda dengan catatan Badan Statistik AS yang mencatat surplus Indonesia mencapai US$17,9 miliar, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan defisit perdagangan terbesar ke-15 bagi Amerika Serikat.
Penulis : amanda az
Editor : ameri
