JAKARTA – Enam guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dalam serangan brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 21 Maret 2025.
Para korban diserang di rumah dinas mereka, yang kemudian dibakar oleh kelompok bersenjata tersebut. Kejadian ini memicu evakuasi 46 guru dan tenaga kesehatan ke Wamena dan Sentani demi keselamatan mereka.
Menanggapi insiden tragis ini, Komisi X DPR RI menyampaikan sikap tegas dan sejumlah rekomendasi.
“Kami mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman bagi sektor pendidikan serta kesehatan di daerah tersebut. Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban serta komunitas yang terdampak,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Selasa (25/3/2025)
Komisi X DPR RI juga mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik.
Salah satu usulan yang diajukan adalah penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah dengan risiko tinggi guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Komisi X mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, untuk memastikan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ditempatkan di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai kebijakan penugasan yang tepat.
“Kami tidak ingin peristiwa tragis ini terulang. Oleh karena itu, pendekatan holistik harus diterapkan dalam penyelesaian konflik di Papua. Tidak cukup hanya dengan tindakan keamanan, tetapi juga melalui pendekatan dialog serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif harus menjadi prioritas,” tambah Hetifah.
Komisi X juga menekankan pentingnya penguatan regulasi serta peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk dana perlindungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Mereka juga membuka kemungkinan revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik.
“Sebagai bagian dari tugas pengawasan, kami akan terus memantau langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini. Kami juga akan mengundang mitra kerja terkait dalam rapat untuk membahas solusi jangka panjang bagi keamanan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua,” tutup Hetifah. ***
Penulis : lazir
Editor : regardo
