JAKARTA – Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menuai kritik tajam dari kalangan pengamat politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah tersebut tidak memberikan solusi dan justru memperberat beban kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Obesitas kabinet yang disusun Prabowo sudah seharusnya dievaluasi, bukan malah ditambah dengan mendirikan kementerian baru,” ujar Dedi Kurnia Syah, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, penambahan kementerian hanya akan memperpanjang rantai birokrasi dan menyedot anggaran negara yang seharusnya bisa digunakan untuk program yang lebih produktif.
“Selain birokrasi semakin panjang, juga soal serapan anggaran yang tidak produktif,” tegasnya.
Alih-alih membentuk kementerian baru, Dedi menyarankan agar urusan Haji dan Umrah dipindahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan menambahkan unit khusus.
“Cukup dipindah ke BPKH dengan menambahkan satu unit penyelenggara Haji. Dengan kondisi itu sudah cukup, dan fokus penyelenggaraan tetap bisa dijalankan tanpa harus menambah komposisi menteri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola haji selama ini. Panjangnya antrean keberangkatan menjadi bukti bahwa pengelolaan belum efektif.
“Selama ini tidak cukup jelas apa yang sudah dilakukan BPKH. Panjangnya antrean pemberangkatan haji sebenarnya menandai buruknya tata kelola haji kita. Jika kementerian didirikan, maka proses birokrasi akan semakin panjang, dan tentu tidak solutif,” ungkap Dedi.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah membahas usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji. Meski sejumlah fraksi menyatakan dukungan, keputusan final masih menunggu pembahasan lanjutan di parlemen.
Penulis : lazir
Editor : ameri
