Nasional | Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB
Said mengatakan draf sandingan tersebut berfokus pada 10 isu strategis, yakni pengupahan, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, pelindungan pekerja perempuan, tenaga kerja asing, sanksi pidana, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kompensasi pekerja kontrak.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB
“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)
Nasional | Selasa, 7 Juli 2026 - 13:27 WIB
“Saya menerima tembusan surat pemberitahuan aksi tersebut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Karena itu saya mengetuk hati Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, agar bersedia berdialog. Sekurang-kurangnya, mari kita mulai dengan menjadikan pajak JHT sebesar nol persen,” kata Said Iqbal, Selasa (7/7/2026)
Nasional | Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB
“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” tegas Said Iqbal, Minggu (28/6/2026)
Hukum | Senin, 12 Januari 2026 - 20:29 WIB
JAKARTA — Setelah hampir 20 tahun mengabdi di balik layar TVOne, Gina Yolanda kini berdiri di ruang sidang, memperjuangkan haknya sebagai pekerja. Asisten produser…