Topik pajak digital

Ilustrasi pajak (dibikin oleh ai - rentak.id)

Ekonomi

Belanja Online hingga Transaksi Kripto Sumbang Pajak Rp58,75 Triliun

Ekonomi | Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:20 WIB

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:20 WIB

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni PMSE, aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Penerima pajak hingga 30 juni 2026 (ilustasi dibikin ai-rentak.id)

Ekonomi

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp54,71 Triliun hingga Juni 2026, PPN PMSE Jadi Penyumbang Terbesar

Ekonomi | Kamis, 23 Juli 2026 - 10:59 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 10:59 WIB

“PPN PMSE masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak ekonomi digital. Seiring pesatnya pertumbuhan transaksi digital, kami juga terus memperluas basis pemungut pajak agar tercipta kesetaraan antara pelaku usaha digital dan konvensional,” kata Inge dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2026).

Mukhamad Misbakhun (dok. rentak.id)

Ekonomi

Misbakhun Apresiasi Penundaan Pungutan Pajak Online: Langkah Realistis di Tengah Pemulihan Ekonomi

Ekonomi | Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:01 WIB

Minggu, 5 Oktober 2025 - 10:01 WIB

“Ini langkah pemerintah yang realistis. Penundaan ini akan memberi ruang bernapas kepada pelaku usaha agar tidak terbebani di saat ekonomi belum sepenuhnya pulih,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Mukhamad Misbakhun (dok. rentak.id)

Ekonomi

Misbakhun Dukung Perbaikan Coretax, Dorong Modernisasi Layanan Pajak Digital

Ekonomi | Kamis, 25 September 2025 - 06:43 WIB

Kamis, 25 September 2025 - 06:43 WIB

“Saya mendukung penuh upaya pemerintah memperbaiki Coretax. Modernisasi perpajakan adalah kunci memperkuat penerimaan negara sekaligus memberikan layanan yang transparan, mudah, dan efisien bagi masyarakat,” kata Misbakhun dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/92025).

Tulus Abadi (dok. Pribadi)

Ekonomi

Kontroversi Payment ID Bank Indonesia, Pegiat Konsumen Peringatkan Risiko Pelanggaran Privasi dan Hak Asasi

Ekonomi | Sabtu, 9 Agustus 2025 - 10:42 WIB

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 10:42 WIB

“Belum reda kegelisahan publik terkait pemblokiran rekening dormant, kini masyarakat kembali dibuat resah. Payment ID akan mengontrol dan mendeteksi seluruh lalu lintas transaksi dan pembayaran, baik perbankan, e-wallet, maupun e-commerce,” kata Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).