JAKARTA – Kericuhan dalam gelaran job fair di President University, Kabupaten Bekasi, pada 27 Mei 2025, menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara dan mendorong agar penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh demi mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.
“Kami sangat memahami tingginya antusiasme masyarakat dalam mencari pekerjaan. Ini mencerminkan betapa besar kebutuhan terhadap akses dan informasi kerja saat ini. Karena itu, job fair harus dirancang sebaik mungkin agar tetap tertib dan aman,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, Sabtu (31/5/2025).
Sunardi menegaskan, pada dasarnya job fair merupakan sarana penting yang mempertemukan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja dalam satu tempat. “Berbeda dengan proses melamar kerja secara konvensional yang bersifat individual dan tersebar, job fair berpotensi menimbulkan keramaian besar. Maka dari itu, pengelolaannya tak boleh asal-asalan,” katanya.
Ia menambahkan, animo besar terhadap job fair bisa dipahami, apalagi dari kalangan lulusan baru SMA/SMK, perguruan tinggi, serta masyarakat yang sedang mencari kerja kembali pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.
“Job fair adalah bentuk fasilitasi nyata dari pemerintah untuk mendekatkan kesempatan kerja ke masyarakat. Namun tentu harus dirancang secara teknis dan logistik yang matang agar tidak menimbulkan gangguan,” jelas Sunardi.
Kemnaker mencatat lonjakan signifikan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan, jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 149 juta orang, meningkat sekitar 2 juta dibanding tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini mayoritas berasal dari lulusan baru berbagai jenjang pendidikan, terutama SMA/SMK dan perguruan tinggi,” ujar Sunardi.
Dalam konteks ini, ia menilai keberadaan job fair sangat krusial sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan. Namun penyelenggara wajib memastikan kesiapan dari sisi kapasitas lokasi, sistem pendaftaran, keamanan, dan fasilitas umum.
Ia mencontohkan job fair yang digelar langsung oleh Kemnaker pada 22–23 Mei 2025 di Gedung Kemnaker, Jakarta. Acara itu menghadirkan lebih dari 52.000 lowongan kerja dari ratusan perusahaan dan dihadiri oleh lebih dari 20.000 pencari kerja.
“Acara ini berjalan tertib karena disiapkan dengan sistematis: dari pengaturan alur keluar-masuk, area parkir, penyediaan toilet dan posko kesehatan, hingga penjagaan keamanan yang solid,” terang Sunardi.
Kemnaker mengapresiasi inisiatif berbagai pemerintah daerah yang aktif menyelenggarakan job fair sepanjang 2025. Di antaranya:
Pemprov DKI Jakarta rutin menggelar job fair di berbagai lokasi seperti Tamini Square (Februari), GOR Pancoran dan Cilandak (April), serta Kemayoran dan Johar Baru (Mei).
Pemkab Bekasi mengadakan job fair di President University, Jababeka, pada 27 Mei 2025 dengan melibatkan 64 perusahaan dan membuka 2.517 lowongan kerja.
Pemkab Sidoarjo menggelar job fair hybrid pada 27–28 Mei 2025 dengan 40 perusahaan dan 1.800 lowongan.
Pemkab Kebumen membuka 7.000 lowongan kerja dalam job fair di Hotel Mexolie pada 21–22 Mei 2025.
Pemprov Sulawesi Tenggara mencatat 2.573 lowongan dalam job fair April lalu.
“Kami mengapresiasi seluruh Pemda yang aktif menyelenggarakan job fair. Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli bahkan terus mendorong daerah lain agar melakukan hal serupa dengan melibatkan perusahaan lokal. Ini langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja di wilayah masing-masing,” ujar Sunardi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan teknis secara menyeluruh. Termasuk pengaturan jalur pengunjung, sistem pendaftaran daring untuk menghindari lonjakan massa, ketersediaan toilet, pos kesehatan, hingga koordinasi keamanan dengan aparat.
Lebih jauh, Kemnaker meminta publik untuk tidak buru-buru menyimpulkan bahwa insiden di Bekasi adalah cermin kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.
“Realitanya, meski ada sektor yang terkontraksi, banyak sektor lain justru tumbuh—seperti teknologi digital, logistik, layanan kesehatan, dan ekonomi kreatif. Bahkan, sektor baru seperti green jobs dan gig economy mulai menyerap tenaga kerja, terutama dari kalangan muda,” jelas Sunardi.
Ia menegaskan, insiden di Bekasi harus menjadi bahan evaluasi bersama, bukan sebagai bahan menyalahkan satu pihak. “Dengan perencanaan matang dan kolaborasi yang baik, acara seperti job fair bisa berlangsung tertib. Buktinya ada pada pelaksanaan job fair di Kemnaker yang dihadiri puluhan ribu orang,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Sunardi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar Kemnaker memperluas akses kerja, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, dan memperbaiki kualitas pelayanan ketenagakerjaan.
“Presiden mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang responsif, adil, dan inklusif,” ujar Sunardi.
“Mari bersama-sama kita ciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menjawab tantangan masa depan,” tutupnya.
Penulis : lazir
