Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Dorong Konektivitas hingga Sentra Pangan

- Penulis

Kamis, 25 Juni 2026 - 08:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG – Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah sebagai upaya memperkuat konektivitas nasional dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian pembangunan 1.151 kilometer jalan daerah di 37 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Peresmian dilakukan secara serentak melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas antarwilayah sekaligus mendukung target swasembada pangan, energi, dan air.

Sebanyak 1.151 kilometer jalan yang diresmikan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya meliputi 202,37 kilometer di Sumatra, 100,41 kilometer di Kalimantan, 289,82 kilometer di Sulawesi, 41,55 kilometer di Maluku Utara, 31,92 kilometer di Maluku, 80,05 kilometer di Papua, 134,24 kilometer di Bali dan Nusa Tenggara, serta 269,66 kilometer di Pulau Jawa.

Program IJD merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program ini menjadi amanah langsung Presiden Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan jalan daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, AHY memimpin Tim Koordinasi Inpres Jalan Daerah yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan terkait agar pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus menurunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan jalan daerah memiliki peran vital karena menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat dari desa hingga pusat perdagangan.

“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY mengatakan pembangunan jalan daerah melalui program IJD dirancang untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Menurut AHY, pemerintah ingin konektivitas tidak hanya terbangun di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau kawasan produksi pangan, sentra ekonomi rakyat, daerah perbatasan, hingga wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” kata AHY.

Ia menambahkan, paradigma pembangunan infrastruktur saat ini harus semakin berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan melalui Program IJD akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan keterhubungan antara kawasan produksi dengan pusat konsumsi.

“Infrastruktur jalan yang diresmikan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah,” kata Dody.

Melalui pembangunan jalan daerah yang semakin merata, pemerintah berharap mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih lancar dan efisien. Selain menekan biaya logistik, keberadaan jalan yang lebih baik juga diharapkan mampu membuka potensi ekonomi baru di berbagai daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penulis : Lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa
Bukan Cuma Jalan, Kementerian PU Kebut Pemulihan 7 TPA di Aceh
Ateng Sutisna Desak Evaluasi Karhutla: Jangan Biarkan Rakyat Terus Menanggung Dampaknya
Karhutla Terus Berulang, Hasto PDIP Soroti Alih Fungsi Hutan dan Lemahnya Mitigasi
Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai
ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat
Ateng Sutisna Minta Proyek Panas Bumi Flores Ditunda jika Keselamatan Warga Tak Terjamin
Pendaftaran Mitra MagangHub Ditutup 22 Oktober, Kemnaker Buka Layanan Konsultasi

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:03 WIB

Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa

Minggu, 18 Oktober 2026 - 14:54 WIB

Ateng Sutisna Desak Evaluasi Karhutla: Jangan Biarkan Rakyat Terus Menanggung Dampaknya

Minggu, 18 Oktober 2026 - 09:16 WIB

Karhutla Terus Berulang, Hasto PDIP Soroti Alih Fungsi Hutan dan Lemahnya Mitigasi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB

ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat

Berita Terbaru