RENTAK.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan rekapitulasi perolehan suara hanya meraih sekira 3,87 persen suara sah nasional. Hasil tersebut membuat PPP gagal lolos ke Senayan lantaran tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.
PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 mendukung PPP untuk menggugat hasil perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, partai berlambang banteng siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK.
“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers bersama sekjen partai …
[20.25, 21/3/2024] Wanca: Diduga Suara Caleg Hilang Karena Kritisi Jokowi, PDIP Siap Pasang Badan
Ini Kata Sekjen PDIP soal Caleg Kritis yang Gagal di Pemilu 2024
Jakarta – Sejumlah Caleg dari PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024. Satu di antaranya yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat lV.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi. Namun, partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.
Namun, ditegaskan Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Hasto menuturkan salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih.
“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya.
“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto. ***
