JAKARTA – Investasi senilai Rp3.923,2 triliun masuk ke Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.485.944 orang. Di balik angka tersebut, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan arus modal tidak sekadar menggerakkan proyek, tetapi juga memperkuat industri dan membuka lapangan kerja secara berkelanjutan.
Capaian itu dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan data tersebut setelah melaporkan perkembangan investasi kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan.
Investasi di luar Jawa lampaui separuh total modal
Sebaran investasi menunjukkan pergeseran perhatian ke luar Pulau Jawa. Selama periode tersebut, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi.
Sementara itu, investasi di Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa wilayah di luar Jawa menyumbang porsi investasi lebih besar. Pemerataan manfaatnya tetap bergantung pada kemampuan daerah mengembangkan industri, membangun infrastruktur pendukung, serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Dari sisi asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp1.924,5 triliun.
Angka itu menunjukkan kontribusi modal domestik dan asing yang relatif berimbang dalam menopang realisasi investasi nasional.
Hilirisasi menjadi sasaran utama
Pemerintah tidak ingin investasi berhenti pada penambahan nilai modal. Hilirisasi dan industrialisasi menjadi sasaran yang terus didorong agar investasi menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.
Rosan mengatakan, pemerintah mengarahkan investasi ke sektor industri yang mampu memperkuat struktur perekonomian nasional.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ujarnya.
Hilirisasi diharapkan mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, aktivitas industri dapat membuka peluang usaha, memperluas rantai pasok, dan menciptakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.
Namun, besarnya realisasi investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap juga perlu diikuti kualitas pekerjaan, keberlanjutan usaha, serta penyebaran manfaat ekonomi yang lebih merata.
Perizinan dipangkas, kepastian investor diperkuat
Selain mendorong sektor industri, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi melalui integrasi sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.
Integrasi tersebut ditujukan untuk memperjelas proses administrasi sekaligus memberikan kepastian waktu bagi investor dalam negeri maupun asing.
Menurut Rosan, kepastian menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi ketidakpastian dalam proses perizinan, durasi pelayanan, hingga iklim investasi secara keseluruhan.
“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” tegas Rosan.
Dengan realisasi investasi hampir Rp4.000 triliun selama periode yang dilaporkan, pemerintah berupaya menjaga arus modal sekaligus mengarahkannya pada kegiatan produktif. Tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan industri nasional, penciptaan pekerjaan yang berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Penulis : dafri jh
Editor : ami
