JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan angka buta aksara dapat tuntas pada 2030 mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, pendidikan nonformal dan informal (PNFI) memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal.
Salah satu daerah yang menunjukkan praktik baik dalam program pemberantasan buta aksara adalah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menurunkan angka buta aksara melalui jalur PNFI, mengingat kondisi geografis Yahukimo yang sulit dijangkau serta keterbatasan fasilitas pendidikan.
“Kami berkomitmen menekan angka buta aksara di Yahukimo. Kami ingin memastikan masyarakat usia 15-50 tahun mampu membaca dan berhitung,” ujar Bupati Didimus dalam acara Gebyar PNFI dan Hari Aksara Internasional (HAI) 2025, di Jakarta, Jumat (26/9).
Melalui program Yahukimo Cerdas, Pemkab Yahukimo menggandeng berbagai pihak, termasuk LSM, PKK, dan tokoh agama, untuk mempercepat pemberantasan buta aksara.
“Kami bekerja sama dengan sejumlah yayasan, seperti Yayasan Serafim, untuk menyediakan tenaga pengajar dari Indonesia Cerdas. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan dalam memberantas buta huruf,” kata Didimus.
Upaya literasi juga diperkuat dengan pembangunan pojok baca di 26 desa dan kelurahan, serta pembangunan perpustakaan daerah. Program ini terbukti efektif, menurunkan angka buta aksara dari sekitar 5.000 orang pada 2020 menjadi 2.000 orang pada 2024.
Ke depan, Pemkab Yahukimo juga akan mengembangkan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C, sebagai langkah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah.
“Cita-cita kami adalah agar masyarakat Yahukimo sehat, cerdas, mampu membaca dan berhitung, sehingga mereka percaya diri, kreatif, dan mandiri,” tegas Didimus.
Ketua Umum DPP Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Tuppu Bulu Alam, menjelaskan bahwa program PNFI dirancang secara fleksibel untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
“Program ini berbasis komunitas dan disesuaikan dengan minat peserta didik agar mereka lebih termotivasi. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti ustaz dan dai, sehingga hasilnya lebih signifikan,” kata Tuppu Bulu.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pamong Belajar Indonesia, Eko Dadi Saputra, menegaskan bahwa peran PNFI tidak hanya fokus pada pengentasan buta aksara, tetapi juga pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang berpengaruh langsung pada IPM nasional.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengungkapkan berbagai program pemerintah yang tengah dijalankan sepanjang 2025 untuk mempercepat penurunan angka buta aksara.
Beberapa program tersebut antara lain:
Penyaluran bantuan operasional keaksaraan bagi 35.000 penerima dengan nilai Rp600.000 per orang.
Penguatan program pemberdayaan perempuan dan remaja.
Revitalisasi lebih dari 150 satuan pendidikan nonformal.
Digitalisasi pembelajaran di 3.000 satuan pendidikan.
Pengembangan program relawan pendidikan di tingkat komunitas.
“Kami terus memperkuat kolaborasi agar target penurunan angka buta aksara dari 0,9 persen dapat dicapai dalam lima tahun ke depan,” pungkas Tatang.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target bebas buta aksara pada 2030, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Penulis : amanda az
Editor : guntar
