RENTAK.ID – Menanggapi rencana pelarangan TikTok Shop, pakar bisnis digital sebut Pemerintah memerlukan penelitian dan juga studi untuk mengambil langkah dari kebijakan ini.
“kebijakan pemerintah ini perlu melalui studi dan penelitian yang menyeluruh mengenai ramainya para pelaku bisnis khususnya UMKM melakukan penjualan secara langsung melalui media social, khususnya TikTokShop,” kata Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Asti Marlina, Selasa (26/9/2023).
Pakar Bisnis Digital Universitas Ibn Khaldun Bogor ini pun menyebut, Pemerintah belum sepenuhunya mendapatkan mengenai social commerce ini.
“Kebijakan ini (pelarangan transaksi di TikTokshop) mungkin dilandasi oleh ketakutan pemerintah akan adanya praktik monopoli social commerce karena penggabungan antara media social dan ekonomi dikuatirkan algoritmanya akan dikuasai semua,” tambah Asti.
“Karena jika menggunakan e-commerce yang tersedia, pelaku UMKM itu perlu bersaing dengan pengusaha yang sudah lebih mapan. Pedagang UMKM perlu mengeluarkan biaya lebih banyak untuk berpromosi atau beriklan, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan akan lebih banyak sehingga berdampak terhadap harga produk,” papar Asti.
Jikap kebijakan ini pada akhirnya diberlakukan, pemerintah perlu memberikan platform alternatif agar para pelaku usaha atau UMKM bisa bersaing dengan para pelaku usaha yang sudah relative mapan.
Kebijakan ini, sambung Asti, sama sekali tidak berdampak pada ekonomi digital. Karena, masih banyak platform lain yang bisa digunakan, selain TikTokshop.
“Namun kebijakan ini akan mengakibatkan, para produsen dan pedagang yang sudah menggunakan platform ini, pendapatan mereka menurun sehingga mereka harus memutar otak dan membutuhkan waktu untuk menggunakan media digital lain sebagai alat pengganti dan alat untuk bergabung dengan ekonomi digital yang sedang digaungkan oleh pemerintah tersebut,” pungkasnya. (***)
