JAKARTA – Di tengah tekanan geopolitik dan lonjakan biaya energi global, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga sektor pariwisata tetap tangguh dan berdaya saing.
Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, saat memaparkan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay.
Dalam paparannya, Menteri Pariwisata menekankan bahwa arah kebijakan 2026 difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Program prioritas kami diarahkan pada penguatan pariwisata berkualitas, termasuk peningkatan keselamatan berwisata melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, serta pemetaan kawasan rawan bencana,” ujar Widiyanti, Rabun (1/4/2026)
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi, hingga penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.
Penguatan kualitas pariwisata juga dilakukan melalui kelanjutan sejumlah program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta akselerasi digitalisasi melalui program Tourism 5.0 yang telah dimulai sejak 2025.
Di sisi lain, Widiyanti mengakui sektor pariwisata global tengah menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 berdampak pada gangguan penerbangan dari sejumlah hub internasional, yang berujung pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Indonesia.
Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan nilai devisa yang tidak terealisasi mencapai Rp2,04 triliun.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” jelasnya.
Tekanan juga datang dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 52 persen dalam satu bulan, memicu kenaikan biaya transportasi dan penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi, termasuk mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, memperkuat kampanye digital internasional, serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai penerbangan yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan dan memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi dalam negeri.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” tegas Widiyanti.
Ia menambahkan, pencapaian target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026 membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk kebijakan insentif penerbangan, bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi.
“Kami percaya dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh P Daulay, mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata. Ia menilai penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara menjadi penting di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyoroti perlunya antisipasi perubahan pola wisatawan akibat pergeseran pasar dari long haul ke medium dan short haul.
“Perlu dipelajari perbedaan perilaku wisatawan dari masing-masing segmen agar strategi yang disiapkan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Putra juga mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia, guna mendukung strategi tersebut.
“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri untuk memimpin kebijakan bebas visa bagi wisatawan, terutama dari Tiongkok dan Australia,” tegas Putra.
Penulis : lazir
Editor : ameri
