PALEMBANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) guna menciptakan single identity untuk setiap bidang tanah di Indonesia.
Integrasi ini dinilai akan meningkatkan akurasi data kepemilikan, luasan tanah, serta nilai pajak yang terhubung langsung dengan sistem perpajakan daerah.
“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” ujar Nusron Wahid dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Palembang, Kamis (9/10/2025).
Menurut Menteri Nusron, selama ini terdapat perbedaan data luas antara bidang tanah yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dengan yang ada di sistem pajak daerah. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan integrasi NIB-NOP, potensi penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan secara adil dan berbasis data faktual.
Langkah integrasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan yang tengah dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui sistem data spasial, pemerintah akan menyatukan peta bidang tanah, data pajak, serta kepemilikan aset sehingga tata kelola pertanahan menjadi lebih transparan, efisien, dan mendukung investasi.
Selain meningkatkan kinerja fiskal, Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah.
“Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN menargetkan uji coba integrasi NIB-NOP akan dimulai di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan wilayah sekitarnya, sebelum diterapkan secara nasional. Kolaborasi antara ATR/BPN dan pemerintah daerah diharapkan menjadi motor peningkatan penerimaan PBB tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan Asnawati, serta jajaran pejabat daerah. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatera Selatan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
