JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pernyataan tegas terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan bahwa Pilkada adalah cerminan peradaban bangsa dan suara rakyat adalah suara Tuhan.
“Pada hari ini, seluruh rakyat Indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya dalam Pilkada. Pilkada adalah cermin peradaban bangsa. Saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan ini menegaskan betapa berbahayanya jika pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” tegas Megawati dalam pidato politiknya, Rabu (27/11/2024).
Ia juga mengenang penyelenggaraan Pemilu langsung pertama pada tahun 2004, saat dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Pada Pemilu 2004, saya menjalankan amanat demokrasi tanpa campur tangan kekuasaan. Saat itu rakyat benar-benar berdaulat. Tapi kini, mengapa kedaulatan rakyat dimanipulasi demi kekuasaan?” ungkapnya dengan nada prihatin.
Megawati menyebutkan berbagai kasus ketidakadilan yang terjadi dalam Pilkada di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Ia menyoroti penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik.
“Di Jawa Tengah, misalnya, saya menerima laporan masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” katanya.
Pesan untuk Kader dan Simpatisan
Megawati menyerukan kepada seluruh kader PDIP dan rakyat Indonesia untuk terus memperjuangkan keadilan. “Kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP, saya serukan: jangan pernah takut menyuarakan kebenaran! PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang melawan intimidasi kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga memberikan lima instruksi strategis untuk menghadapi berbagai bentuk kecurangan:
- Mengamankan setiap suara rakyat.
- Mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara dan politik uang.
- Mendokumentasikan ketidaknetralan pejabat kepala daerah.
- Melaporkan kasus penghadangan, seperti yang terjadi di Banten.
- Menggalang kekuatan rakyat untuk berani menyuarakan kebenaran.
Megawati menegaskan, Pilkada seharusnya menjadi ajang peningkatan peradaban bangsa.
“Etika, moral, dan hati nurani harus tergambar jelas dalam setiap proses Pilkada. Jangan biarkan kekuasaan membungkam demokrasi,” tutupnya.
Pernyataan Megawati ini menjadi pengingat keras bahwa demokrasi Indonesia harus dijaga dari segala bentuk ancaman dan manipulasi. (***)
