JAKARTA – Upaya membangun sistem ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan kembali menjadi sorotan pemerintah. Di tengah perubahan ekonomi global dan kebutuhan industri yang kian dinamis, penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama agar kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Ia menilai, amanat konstitusi mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan berupa besarnya jumlah angkatan kerja serta tekanan ekonomi global menuntut adanya kerja bersama yang lebih solid antar pemangku kepentingan.
“PR kita masih panjang. Tantangan yang kita hadapi tidak sederhana dan memerlukan kerja bersama dari seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Yassierli menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga penguatan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan digital.
Ia menilai, kebutuhan akan future skills semakin mendesak sehingga program pelatihan, reskilling, dan upskilling harus diperluas secara sistematis dan berkelanjutan agar pekerja mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia kerja.
Dalam konteks tersebut, ia juga mendorong serikat pekerja dan serikat buruh untuk tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan, tetapi turut aktif meningkatkan kompetensi anggotanya.
“Penguatan kapasitas menjadi kunci agar pekerja tetap relevan dan berdaya saing,” tegasnya.
Lebih jauh, Yassierli menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif. Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, terus memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan pengawasan norma kerja, serta mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk memperluas akses penempatan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti perlunya transformasi hubungan industrial yang lebih progresif, di mana hubungan antara pekerja dan perusahaan tidak hanya sebatas hubungan kerja, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Kita punya modal besar sebagai bangsa. Dengan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, tantangan yang ada bisa diselesaikan bersama,” kata Yassierli.
Sementara itu, Presiden KSPI yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menilai pemerintahan Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara sejahtera (welfare state) melalui tata kelola yang bersih dan efektif.
“Pemerintahan yang bersih akan menentukan sejauh mana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal.
Penulis : lazir
Editor : ameri
