JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil alih pengelolaan layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing.
Seiring dengan berakhirnya masa subsidi dari pemerintah pusat, sejumlah daerah kini secara mandiri melanjutkan layanan transportasi publik ini.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pengalihan ini merupakan bagian dari perencanaan awal program Buy The Service (BTS), yang dirancang agar setelah lima tahun, layanan bisa diteruskan oleh pemerintah daerah.
“Kementerian Perhubungan sangat mengapresiasi langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan layanan transportasi massal. Ini bukti komitmen dalam menyediakan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Sejumlah daerah telah sukses mengambil alih operasional Teman Bus, termasuk Medan, Banjarmasin, dan Bandung. Selain itu, daerah seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar juga sedang dalam tahap transisi untuk mengelola layanan tersebut secara penuh.
Menhub Dudy menekankan bahwa kesiapan fiskal dan perencanaan matang menjadi faktor utama dalam keberhasilan daerah mengambil alih layanan ini. Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memiliki APBD 2024 sebesar Rp 36,75 triliun serta realisasi pajak kendaraan bermotor 2023 mencapai Rp 15 triliun. “Dukungan fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi operasional transportasi umum secara berkelanjutan,” jelasnya.
Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kota/kabupaten di wilayah Sarbagita untuk memastikan kelanjutan program BTS.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, disepakati bahwa pendanaan angkutan perkotaan di Bali akan menggunakan skema sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten, dengan memanfaatkan dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Dengan asumsi alokasi 5% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor 2023, sekitar Rp 150 miliar, ini sudah cukup untuk membiayai kebutuhan anggaran BTS di kawasan Sarbagita yang rata-rata memerlukan Rp 85 miliar per tahun,” ungkapnya.
Menhub Dudy juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
“Keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana kita memastikan masyarakat merasa nyaman menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam sosialisasi dan peningkatan kualitas layanan,” katanya.
Dengan adanya peralihan pengelolaan ini, Kemenhub berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan layanan transportasi publik sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum dalam keseharian mereka. ***
Penulis : amanda az
Editor : ameri
