RENTAK.ID – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pemerintah meluncurkan program akselerasi pemenuhan serta distribusi dokter spesialis dan subspesialis di seluruh wilayah lewat penguatan Sistem Kesehatan Akademik (SKA). Program yang sejalan dengan arahan Presiden RI itu ditandai dengan pembukaan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, mulai tahun 2025.
Langkah strategis ini menjadi salah satu quick wins pembangunan nasional untuk memastikan ketersediaan tenaga medis lebih merata dan berkualitas di berbagai daerah. Salah satu tindak lanjut implementasi rencana aksi tersebut dilakukan melalui forum kolaborasi penguatan SKA Wilayah I di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, pada Jumat (5/9).
Acara itu dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi, Rektor USK Marwan, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU) selaku koordinator SKA Wilayah I, para dekan fakultas kedokteran di Aceh, serta pimpinan rumah sakit pendidikan, di antaranya RSUD Dr. Zainoel Abidin dan RSUD Meuraxa.
Dalam sambutannya, Dirjen Khairul Munadi menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis. “Presiden RI menekankan pentingnya ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sistem Kesehatan Akademik hadir sebagai model kemitraan strategis untuk memperkuat kemandirian wilayah dalam pemenuhan tenaga medis melalui ekosistem yang saling mendukung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program akselerasi ini dijalankan melalui tiga strategi utama, yakni pembukaan program studi baru serta peningkatan kuota mahasiswa, penempatan residen senior di rumah sakit prioritas, dan penguatan kemitraan dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah. “Harapan kami adalah terwujudnya pendidikan medis yang unggul, bermartabat, dan memberi dampak luas,” tambah Khairul.
Dekan Fakultas Kedokteran USK, Safrizal Rahman, mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung penuh program akselerasi. FK USK yang berdiri sejak 1982 kini telah memiliki 27 program studi, termasuk 19 program pendidikan dokter spesialis. Dalam waktu dekat, FK USK berencana menambah enam program studi baru, meliputi tiga spesialis-1 (bedah saraf, kesehatan mata, dan bedah anak) serta tiga subspesialis (bedah digestif, jantung dan pembuluh darah, serta obstetri dan ginekologi).
Safrizal juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, isu jabatan fungsional dosen, hingga tingginya retribusi pendidikan kedokteran. “Kami berharap forum ini dapat menghadirkan solusi bersama,” tegasnya.
Rektor USK, Marwan, menekankan pentingnya langkah terpadu antara pemerintah dan perguruan tinggi agar pembangunan kesehatan sejalan dengan peningkatan SDM. “USK melihat masih banyak ruang untuk menambah jumlah peserta PPDS, dan hal ini membutuhkan kemitraan kuat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dukungan konkret juga datang dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Ia menyebut RSUD Dr. Meuraxa telah memangkas biaya retribusi pendidikan hingga 70 persen bagi mahasiswa kedokteran, bahkan tanpa biaya untuk program spesialis. “Ini bentuk dukungan kami terhadap penguatan pendidikan dokter di daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Kajian Pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Tri Hanggono Achmad, memaparkan strategi percepatan melalui lima pilar utama: penguatan SKA sebagai kerangka integrasi pendidikan tinggi dan sistem kesehatan; peningkatan kapasitas serta distribusi tenaga medis yang merata; penguatan kemitraan antarpemangku kepentingan; resource sharing; dan deregulasi adaptif terhadap standar mutu pendidikan tenaga medis.
Kemdiktisaintek juga menyiapkan kebijakan komprehensif, termasuk percepatan regulasi mengenai pendirian program studi baru, baik melalui konsorsium maupun rekognisi pembelajaran lampau. Selain bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah turut menggandeng LPDP, BPJS Kesehatan, Kemendagri, Kemenhan, hingga sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Dengan strategi tersebut, pemerintah menargetkan lahirnya lebih banyak dokter spesialis dan subspesialis yang siap ditempatkan di berbagai wilayah, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan unggul semakin terbuka lebar.(***)
Penulis : Zul
Editor : Ami
