Karhutla Sumsel Jadi Perhatian, Menko Polkam Minta 50 Tersangka Segera Diproses

- Penulis

Sabtu, 19 September 2026 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan (foto. kemenpolkam)

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan (foto. kemenpolkam)

JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan diminta dilakukan secara terukur dengan memusatkan personel dan peralatan di wilayah yang memiliki ancaman kebakaran tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan strategi tersebut penting agar kekuatan di lapangan tidak terbuang percuma.

“Gunakan cara berpikir kita seperti di medan pertempuran. Kita bertempur dengan api sekarang. Jadi jangan sampai pasukan kita sudah lelah, namun hasilnya tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan,” ujar Djamari saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Jumat (18/9/2026).

Djamari juga meminta kepolisian segera memproses 50 tersangka kasus karhutla yang telah ditetapkan.

“Yang 50 tersangka segera diproses. Jangan berlama-lama. Segera,” tegasnya.

Ia menekankan pencegahan harus dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, anggaran pencegahan perlu disiapkan agar penanganan karhutla lebih efektif.

“Upaya pencegahan sangat penting dibandingkan dengan upaya penanggulangan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut penanganan karhutla di Sumsel menunjukkan perkembangan positif dengan tren penurunan titik panas.

“Manajemen kita, mengalokasikan orang dan pasukan dengan lebih tepat, sehingga kita padamkan yang memang sudah terbakar sekaligus mengantisipasi agar tidak terbakar,” ujar Raja Juli.

Penanganan karhutla melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat, petugas lapangan, dunia usaha, serta masyarakat.

Penulis : guntar

Editor : ami

Berita Terkait

Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai
ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat
Ateng Sutisna Minta Proyek Panas Bumi Flores Ditunda jika Keselamatan Warga Tak Terjamin
Pendaftaran Mitra MagangHub Ditutup 22 Oktober, Kemnaker Buka Layanan Konsultasi
BULOG Salurkan 53,5 Ton Beras SPHP ke 107 Koperasi Merah Putih, Bidik 8.000 Titik
Prabowo Rombak Kabinet Lagi! 7 Pejabat Baru Dilantik, Ini Daftar Lengkapnya
Reshuffle Prabowo Hari Ini? 8 Nama Pejabat Mencuat, Ada Jenderal TNI dan Kepala BNPB
DKPP Kebanjiran Aduan soal Putusan MK, Ketua dan Anggota KPU Dilaporkan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB

ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 - 08:27 WIB

Ateng Sutisna Minta Proyek Panas Bumi Flores Ditunda jika Keselamatan Warga Tak Terjamin

Jumat, 16 Oktober 2026 - 08:01 WIB

Pendaftaran Mitra MagangHub Ditutup 22 Oktober, Kemnaker Buka Layanan Konsultasi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 07:32 WIB

BULOG Salurkan 53,5 Ton Beras SPHP ke 107 Koperasi Merah Putih, Bidik 8.000 Titik

Berita Terbaru