Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi di Pertamina: “Harus Diproses Secara Hukum”

- Penulis

Jumat, 7 Maret 2025 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. (joglosemarnews.com)

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. (joglosemarnews.com)

SOLO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, termasuk sub-holding dan kontraktor kerja sama, selama periode 2018-2023. Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus tersebut. Jokowi menegaskan pentingnya manajemen yang kuat di perusahaan sebesar Pertamina.

“Pertamina ini BUMN besar, kuat. Maka, manajemennya juga harus kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Ada direksi, ada komisaris, semuanya harus bekerja dengan baik,” ujar Jokowi saat ditemui di Sumber, Banjarsari, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, seluruh jajaran manajemen, mulai dari Direktur Utama hingga Komisaris, telah melalui proses seleksi yang ketat melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

“Prosesnya tidak bisa mendadak. Semua dipilih lewat TPA, dibahas oleh Menteri BUMN, Menteri ESDM, lalu baru ke saya. Karena ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar,” jelasnya.

Menanggapi kasus korupsi yang terjadi selama lima tahun tersebut, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

“Kalau ada masalah dari 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai hukum yang ada. Siapapun yang terlibat, ya diproses,” tegasnya.

Jokowi juga menyebut bahwa semua produk Pertamina telah melewati verifikasi dan uji kelayakan sebelum dipasarkan.

“Setahu saya, semua produk Pertamina telah diverifikasi, dicek, dan dinyatakan layak dijual oleh Ditjen Migas. Semua ada prosesnya. Tapi tetap saja, penyelewengan bisa saja terjadi,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah dirinya pernah mencurigai adanya dugaan korupsi selama periode tersebut, Jokowi membantah dan menegaskan bahwa kontrol manajemen sudah berjalan dengan baik.

“Kalau ada kecurigaan, sudah saya tindak sejak dulu. Ini manajemen besar, dan saya kira kontrolnya ada di komisaris dan direksi, harus detail,” tutupnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari total tersebut, enam di antaranya merupakan petinggi di sub-holding PT Pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari pihak swasta. Berikut daftar para tersangka:

  1. RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
  2. SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
  3. YF – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping
  4. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
  5. MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
  6. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
  7. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak
  8. MK – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
  9. EC – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan Kejaksaan Agung terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan korupsi yang merugikan negara ini. (***)

Berita Terkait

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta
Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup
Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi
Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker
Sawit Terancam Tak Produktif Usai Penertiban Hutan, Tamsil Soroti Nasib Petani
Sampah Desa Bisa Jadi Energi, Mendes Yandri Bidik 75.266 Desa
90 Peserta Ikuti InaSkills 2026, Wamenaker: Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:27 WIB

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka

Selasa, 3 November 2026 - 19:06 WIB

Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 08:53 WIB

Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup

Minggu, 1 November 2026 - 14:41 WIB

Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi

Minggu, 1 November 2026 - 09:16 WIB

Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker

Berita Terbaru