JAKARTA – Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca keputusan MSCI Inc. membekukan rebalancing indeks pada 28 Januari 2026 menjadi sinyal peringatan bagi pasar modal Indonesia.
Meski pemerintah menegaskan gejolak ini bersifat sementara, tekanan beruntun dari lembaga keuangan global seperti UBS dan Goldman Sachs menunjukkan bahwa kepercayaan investor asing belum sepenuhnya pulih—terutama soal likuiditas dan transparansi pasar.
Pemerintah mengklaim terus memantau dinamika pasar secara mendalam. Namun koreksi IHSG kali ini membuka kembali persoalan lama yang selama ini kerap dihindari: struktur pasar modal Indonesia yang dinilai masih kurang inklusif dan terlalu sempit dari sisi free float serta basis investor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kokoh, ditopang koordinasi fiskal–moneter yang solid, stabilitas makro, serta kinerja korporasi yang secara umum masih terjaga.
“Tekanan di pasar saham saat ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).
Namun di mata investor global, pernyataan tersebut belum cukup. Pasar menuntut bukti konkret, bukan sekadar optimisme normatif.
Salah satu langkah yang kini dipercepat pemerintah adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan target penyelesaian Peraturan Pemerintah pada kuartal I-2026. Transformasi ini akan mengubah BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas.
Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru. Wacana demutualisasi telah bergulir bertahun-tahun, namun baru mendapatkan urgensi setelah tekanan eksternal menguat. Pemerintah berharap perubahan struktur ini dapat memperkuat independensi, profesionalisme, dan tata kelola bursa, sekaligus meminimalkan konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan UU P2SK.
Di sisi lain, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI berencana menaikkan batas minimum free float emiten besar dari 7,5% menjadi 15%. Langkah ini bertujuan meningkatkan likuiditas dan kualitas pembentukan harga, dua aspek yang selama ini menjadi kritik utama investor asing terhadap pasar Indonesia.
Jika dibandingkan dengan bursa regional dan global, posisi Indonesia memang tertinggal. Bursa Malaysia dan Hong Kong menetapkan free float 25%, Jepang 25%, Thailand 15%, sementara Singapura, Filipina, dan London Stock Exchange berada di level 10%.
Kenaikan free float ini akan dibarengi penguatan transparansi untuk mencegah praktik perdagangan terkoordinasi yang berpotensi memanipulasi harga—sebuah isu sensitif yang kerap menjadi bisik-bisik di kalangan pelaku pasar.
Pemerintah juga mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan batas investasi saham oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi dari 10% menjadi 20% pada saham likuid dan berkualitas tinggi, termasuk anggota indeks LQ45.
Kebijakan ini dinilai positif untuk memperkuat basis investor domestik dan mengurangi ketergantungan pada dana asing jangka pendek. Namun di sisi lain, pengawasan ketat mutlak diperlukan agar dana jangka panjang masyarakat tidak terpapar volatilitas berlebihan akibat tata kelola emiten yang belum sepenuhnya matang.
Seluruh agenda reformasi tersebut diklaim sejalan dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Demutualisasi bursa, peningkatan free float, hingga penguatan transparansi kepemilikan merupakan bagian dari best practices internasional yang selama ini menjadi prasyarat pasar maju.
Dengan tenggat hingga Mei 2026 yang diberikan MSCI untuk perbaikan likuiditas dan transparansi, pemerintah menyebut kondisi ini sebagai momentum percepatan reformasi struktural. Empat bulan ke depan akan menjadi ujian nyata: apakah Indonesia mampu menjawab kritik dengan eksekusi, bukan sekadar janji.
“Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi dan komitmen pada standar internasional,” pungkas Airlangga.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara, serta COO Danantara.
Penulis : guntar
Editor : ameri
