JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang sebagai langkah yang mengkhawatirkan.
Menurut Dedi, jika instruksi ini dipatuhi dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo Subianto sebagai penggagas retret, akan dipertanyakan.
“Selain membuang anggaran, program ini juga faktanya tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah Kemendagri,” ujarnya.
Dedi menilai sikap PDIP ini sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap pemerintah.
Jika pola ini berlanjut, bukan tidak mungkin instruksi serupa akan merambah ke DPR, di mana PDIP memiliki dominasi yang cukup kuat.
“Kalau itu terjadi, Prabowo bisa kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDIP, yang pada akhirnya berisiko menjatuhkan pemerintah lebih cepat,” jelasnya.
Selain itu, Dedi mencermati bahwa maraknya gerakan massa belakangan ini menandakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Ia tak menutup kemungkinan PDIP akan ikut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. “Jika itu terjadi, posisi Prabowo benar-benar bisa tersudut,” katanya.
Sebagai respons, Dedi menyarankan agar pemerintah tidak meremehkan langkah PDIP dan lebih peka terhadap situasi.
“Pemerintah harus mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, dan tidak semata-mata menjalankan program populis. Kepentingan bangsa harus didahulukan dibanding janji politik,” pungkasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
