TASIKMALAYA – Dunia pendidikan vokasi dituntut bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi. Guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak lagi cukup mengandalkan kompetensi yang diperoleh dari pendidikan sebelumnya, tetapi harus terus memperbarui keahlian agar lulusan yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pesan tersebut mengemuka saat Program Peningkatan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Tahun 2026 Angkatan 4 resmi dibuka di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (10/8/2026).
Program yang diselenggarakan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV-BMTI) tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia pendidikan vokasi sekaligus mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan industri.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat membuat peningkatan kompetensi guru vokasi menjadi sebuah keharusan.
Menurutnya, guru SMK harus mampu memahami perkembangan teknologi agar materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa tidak tertinggal dari kebutuhan dunia kerja.
“Perkembangan teknologi jika tidak disikapi secara cermat oleh kita, khususnya guru-guru di SMK, maka nanti lulusan kita tidak siap untuk bekerja, karena teknologinya sudah melampaui. Ini tantangannya,” tegas Atip.
Ia menilai perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu contoh nyata bagaimana teknologi dapat berkembang dalam waktu sangat singkat. Kondisi tersebut menuntut tenaga pendidik untuk memiliki kemampuan beradaptasi dan memperbarui kompetensi secara berkelanjutan.
“Para guru harus terus di-upskilling karena kita menyadari bahwa kecepatan teknologi sekarang tidak lagi dalam hitungan tahun. Mungkin ke depan dalam hitungan satu bulan sudah muncul teknologi baru, ini tantangan yang luar biasa,” jelas Atip.
Kepala BBPPMPV-BMTI Baharudin menjelaskan, program peningkatan kompetensi tersebut tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang kejuruan masing-masing peserta.
Pelatihan juga mencakup penguatan kemampuan pedagogi, perubahan pola pikir atau mindset, kepemimpinan, kewirausahaan, hingga pengenalan terhadap iklim dan budaya dunia kerja.
Dengan begitu, guru diharapkan tidak hanya mampu menguasai teknologi dan materi kejuruan, tetapi juga dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Harapannya, dari kegiatan ini nanti seluruh peserta memahami materi pelatihan, kemudian mengimplementasikan dan mampu mengimbaskan hasilnya kepada guru-guru dan murid,” ujar Baharudin.
Program tersebut tidak hanya berlangsung di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Kegiatan peningkatan kompetensi juga digelar secara serentak di sejumlah pusat belajar lainnya, antara lain SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Surakarta, SMK Negeri 1 Karawang, serta SMK Lelea.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi tersebut. Ia menilai penguatan pendidikan vokasi perlu dibarengi dengan keberanian SMK melahirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu inovasi yang didorong adalah pemanfaatan teknologi rekayasa untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi.
Ferdiansyah mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi bahan baku furnitur yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah maupun masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut sekaligus dapat memperkuat penerapan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) di lingkungan pendidikan.
“Tidak menutup kemungkinan BMTI juga melakukan rekayasa, misalnya pembuatan pelelehan terhadap sampah plastik untuk dijadikan balok-balok yang menjadi bahan baku untuk bangku sekolah, bangku kafe, ataupun bangku kepala sekolah seluruh Indonesia. Itu menjadi ide yang bagus,” kata Ferdiansyah.
Ia menilai inovasi semacam itu dapat menjadi bukti bahwa SMK bukan sekadar lembaga pendidikan yang mencetak tenaga kerja, tetapi juga mampu menghasilkan teknologi dan produk yang memiliki nilai ekonomi.
Dukungan terhadap pengembangan pendidikan vokasi juga disampaikan melalui komitmen Komisi X DPR RI dalam aspek penganggaran.
Sebagai mitra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Komisi X menyatakan siap mendorong program-program pendidikan vokasi yang dinilai mampu menjawab persoalan nasional.
Ferdiansyah meminta BBPPMPV-BMTI tidak berhenti pada pelatihan peningkatan kompetensi, tetapi juga menghasilkan berbagai terobosan yang dampaknya dapat dirasakan secara nyata.
“Kita minta dari balai supaya ada terobosan-terobosan dan dampaknya. Sehingga nanti saat pembahasan anggaran tentu kami sebagai Komisi X yang punya hak budget, akan mendukung dalam rangka untuk menjawab masalah nasional, di antaranya adalah darurat sampah,” tutup Ferdiansyah.
Program peningkatan kompetensi tersebut diharapkan menjadi salah satu pengungkit transformasi pendidikan vokasi. Dengan guru yang terus memperbarui keahlian, SMK diharapkan mampu mencetak lulusan yang lebih adaptif, kompeten, dan siap menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan industri yang bergerak semakin cepat.
Penulis : amanda az
Editor : reni diana
