RENTAK.ID – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menekankan bahwa pada tahun politik dan pemungutan suara yang semakin dekat, masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran yang aktif dalam mengawal proses pemilihan umum (pemilu) yang jujur, terbuka dan berintegritas.
Hal ini juga berlaku bagi para pendidik/guru dan organisasi profesi guru, terutama karena jumlah pemilih pemula yang cukup tinggi, terdiri dari para siswa sekolah menengah atas dan kejuruan.
FSGI menyoroti bahwa selama pemilu, para guru memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai salah satu acuan bagi para peserta didiknya dalam memilih calon pada Pemilu.
“Oleh karena itu, para pendidik, terutama yang berstatus ASN, wajib menjaga netralitas dengan tidak menyampaikan pilihan politiknya di kelas ataupun di media sosial, karena hal ini dapat menggiring para peserta didiknya memilih kandidat tertentu yang sama dengan pilihan guru,” kata Retno Listyarti (Ketua Dewan Pakar FSGI) dalam keuterangannya, Selasa (39/1/2024).
FSGI mendorong Dinas-dinas Pendidikan di berbagai daerah untuk mengingatkan jajarannya dan para pendidik/tenaga pendidikan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu.
“Para pejabat Dinas-dinas Pendidikan juga seharusnya menunjukkan keteladanan netralitas serta mengingatkan para pendidik/tenaga pendidikan di bawah mereka untuk menjaga netralitas” ucapnya.
FSGI memahami kekhawatiran ini menjadi beralasan karena sudah terjadi peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan.
Dalam video yang viral tersebut, Kabid SMP memberikan arahan kepada sejumlah orang (diduga kepala sekolah/guru) dalam suatu ruangan tertutup. Pada video tersebut, dia menyuruh para guru memilih paslon tertentu di Pemilu 2024 yang kemudian viral.
“FSGI sangat menghargai tindakan Bawaslu Kota Medan yang harus bertindak dengan tegas dan menelusuri video tersebut ” ucap Retno.
Karena tindakan yang dilakukan Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan itu di duga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang bisa dijerat hukuman penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta.
FSGI mengingatkan para satuan pendidikan tentang urgensi mengawal kebijakan netralitas pada pemilu yang akan datang. Berbagai pernyataan yang pada akhirnya tidak konsisten dari seorang Presiden tersebut, mungkin tidak melanggar aturan apapun, namun bisa saja melanggar etika/etik.
FSGI menyimpulkan bahwa jika Presiden berpihak pada satu pasangan calon, ia dapat melanggar pasal 282 dan 283 Undang Undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan, kegiatan dan sebagainya yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama kampanye.
Terhadap hal tersebut, FSGI memiliki berbagai rekomendasi, diantaranya :
FSGI meminta kepada Presiden untuk menjaga netralitas dan mencegah konflik kepentingan. Harus diingat bahwa jika Presiden berpihak pada suatu pasangan calon, berpotensi melanggar aturan dan berdampak pada pelanggaran pasal 282 dan 283 Undang Undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
FSGI mendesak agar kampanye calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara elegan, menarik, kreatif, dan mencerahkan, sehingga dapat memberikan pengajaran politik yang baik bagi siswa di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada kampanye yang memberikan kata-kata negatif dengan bagaimana menjelekkan lawan politik, dan hal seperti ini dapat mencederai terwujudnya profil pelajar pancasila (P3).
FSGI mendorong Bawaslu atau lembaga pengawas pemilu untuk menjaga keseimbangan dan keadilan selama pemilu berlangsung, dan bila ada pelanggaran, maka pengawas pemilu seharusnya menindaknya dengan tegas dan sesuai aturan.
FSGI mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas presiden dalam pemilu. Masyarakat diharapkan lebih sadar akan perlunya mewaspadai praktik kecurangan serta bersedia mengawal proses pemilihan umum (pemilu) yang jujur, terbuka dan berintegritas, serta menjamin terlaksananya pemilu 2024 secara Luber dan Jurdil.
FSGI mengajak para pemilih muda untuk aktif dalam mengawal Pemilu yang berkualitas dan jujur. Para pemilih muda diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam pemilu, termasuk mahasiswa dan anak muda yang berusia di bawah 30, karena mereka akan menjadi pemilih dominan pada pemilu 2024.
Demikianlah pernyataan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Semua elemen diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung agar terlaksananya Pemilu Luber dan Jurdil pada 2024 dapat terwujud.
