JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan langkah percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Dukungan lintas kementerian pun menguat, salah satunya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyatakan kesiapan penuh dalam penyediaan lahan dan penataan ruang.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“Program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu menjadi perhatian utama kami. Kementerian ATR/BPN siap mendukung, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tanah dan pengaturan ruangnya,” ujar Ossy di hadapan para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih yang hadir secara luring dan daring.
Ossy menjelaskan, proses pengadaan lahan akan jauh lebih cepat apabila tanah telah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti BUMN dan BUMD. Dalam kondisi tersebut, ATR/BPN akan fokus pada verifikasi status kepemilikan, pengecekan legalitas, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat tanah.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga membuka peluang pemanfaatan tanah aset negara, termasuk bekas lahan perkebunan dan tanah telantar, melalui penyesuaian tata ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah telantar ini memiliki dasar hukum kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaannya untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Meski demikian, Ossy mengingatkan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi bagian penting dari arahan Presiden dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kami menitipkan pesan agar pembangunan sekolah sebisa mungkin tidak menyasar lahan sawah atau pertanian produktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ossy memastikan ATR/BPN akan terus bersinergi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendukung realisasi Sekolah Terintegrasi, mulai dari pengadaan lahan hingga proses sertipikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kepastian status lahan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak tersendat.
“Kami berkomitmen mendukung percepatan realisasi program ini, mulai dari penyiapan lahan, penguatan regulasi, hingga dukungan anggaran, agar penugasan dari Pak Presiden dapat segera terlaksana,” ujar Pratikno.
Penulis : lazir
Editor : ameri
