JAKARTA – Sejumlah alat kelengkapan Dewan di DPR RI menjadwalkan rapat dan diskusi penting pada Rabu (3/6/2026). Berbagai isu strategis menjadi perhatian, mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, penguatan tata kelola data nasional, evaluasi kinerja kementerian, hingga persoalan hak pensiun pekerja BUMN dan sengketa lahan masyarakat.
Komisi III DPR RI menjadi salah satu komisi yang memiliki agenda padat. Pada pagi hari pukul 09.00 WIB, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah akademisi dan pakar hukum untuk menghimpun masukan terkait RUU tentang Polri.
Hadir dalam forum tersebut Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Ahmad Tholabi, akademisi hukum sekaligus Wakil Ketua STIH IBLAM Law School Dr. Radian Syam, serta praktisi hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Dr. Muhammad Rullyandi.
Pembahasan mengenai RUU Polri berlanjut pada siang hari pukul 13.00 WIB. Komisi III kembali mengundang sejumlah ahli hukum, yakni Ahli Hukum Tata Negara Universitas Lampung Dr. Budiono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Parulian Paidi Aritonang, serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Prof. Dr. Rena Yulia.
Sementara itu, Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas akselerasi penguatan kinerja Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mendukung pelaksanaan program-program Presiden.
Di waktu yang hampir bersamaan, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri mengadakan RDPU dengan sejumlah pakar dari bidang teknik, hukum, dan desain guna memperkaya substansi regulasi yang tengah disusun.
Komisi II DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja, RDP, dan RDPU bersama Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), serta para direktur utama Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Pembahasan difokuskan pada perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMD serta posisi strategis Bank Pembangunan Daerah sebagai BUMD yang mendapat perlindungan khusus di sektor jasa keuangan.
Di sektor transportasi dan industri, Komisi VI DPR RI mengundang PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta subholding dan PT Industri Kereta Api (INKA) untuk membahas berbagai isu korporasi dan pengembangan industri perkeretaapian nasional.
Sementara itu, Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata RI. Agenda rapat mencakup evaluasi kinerja kementerian serta serapan anggaran Semester I Tahun 2026.
Di bidang energi, Komisi XII DPR RI mengadakan RDP dengan Kepala SKK Migas dan menghadirkan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar. Pembahasan akan menyoroti realisasi serta proyeksi lifting minyak dan gas bumi, termasuk perkembangan cost recovery pada 2026 dan 2027.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga memiliki sejumlah agenda penting. Selain melanjutkan pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia melalui panitia kerja, Baleg juga menggelar rapat pleno pengharmonisasian RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pada siang hari, Baleg menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kameth. Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas pertukaran informasi mengenai kerja sama parlemen dan tata kelola demokrasi antara Indonesia dan Australia.
Di sisi lain, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya terkait pemenuhan hak pensiun karyawan PT Pindad dan PT Kereta Api Indonesia, termasuk dugaan praktik union busting. BAM juga menjadwalkan pertemuan dengan Edyanto & Partners untuk membahas penyelesaian status tanah adat Desa Sekartaji, Nusa Penida, Bali.
Komisi II DPR RI pada siang hari turut menggelar rapat terkait sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat di Kecamatan Lekok serta Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah pejabat dari ATR/BPN, Kemendagri, TNI AL, hingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dijadwalkan hadir dalam pembahasan tersebut.
Sementara itu, Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas berbagai program dan kebijakan sektor transportasi nasional.
Di bidang kebudayaan, Komisi X DPR RI melalui Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya mengadakan serangkaian rapat dengan kementerian, Indonesian Heritage Agency (IHA), asosiasi museum, hingga instansi yang menangani diplomasi budaya dan ekonomi kreatif.
Pembahasan mencakup kebijakan pelindungan cagar budaya, integrasi pengelolaan museum, strategi promosi destinasi berbasis warisan budaya, hingga upaya repatriasi benda-benda cagar budaya Indonesia yang berada di luar negeri.
Selain agenda legislasi dan pengawasan, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI juga menggelar diskusi publik Dialektika Demokrasi bertema “Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila.” Diskusi tersebut menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino Kurniawan, perwakilan BPIP, serta pengamat politik Ujang Komarudin.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan padatnya aktivitas parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai sektor strategis nasional.
Penulis : amanda az
Editor : ameri
