JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan secara transparan kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan ini lebih pantas disebut pemangkasan anggaran daripada efisiensi.
“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi pemangkasan besar-besaran. Bahkan, para pimpinan kementerian pun terkejut, seperti terkena petir di siang bolong,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/2/2025).
Menurutnya, Inpres tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan pejabat tinggi dan masyarakat.
“Presiden Prabowo harus menjelaskan secara terbuka alasan dan tujuan dari kebijakan ini. Jangan sampai rakyat dan jajaran kabinet dibuat bingung. Judulnya efisiensi, tapi yang terjadi justru pemangkasan anggaran secara besar-besaran,” tegasnya.
Uchok menambahkan bahwa efisiensi seharusnya tetap menjaga keberlanjutan program-program yang sudah ada.
“Kalau efisiensi, mestinya program masih berjalan meskipun dengan dana yang lebih kecil. Tapi kalau refocusing dilakukan dengan memangkas anggaran secara ugal-ugalan, ini jelas ada yang tidak beres,” katanya.
Ia juga mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. “Aneh sekali, katanya efisiensi, tapi jumlah kementerian justru bertambah. Ini lucu dan tidak masuk akal,” tambahnya.
Dampak Serius bagi Perekonomian
CBA menilai pemangkasan anggaran ini bisa berdampak serius pada perekonomian nasional. “Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Anggaran pemerintah memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar,
terutama di saat ekonomi sedang lesu. Jika dana ini justru dialihkan ke program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau belanja konsumtif lainnya, harus ada penjelasan tegas soal efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Uchok.
Menurutnya, kebijakan ini sudah mulai memicu reaksi pasar. “Jika banyak program pemerintah yang terhenti, ekonomi tidak bergerak, pengangguran bisa melonjak. Anak-anak sekolah pagi dapat makan gratis, tapi bagaimana dengan makan siang dan malam mereka jika orang tuanya kena PHK? Ini ironi,” kata Uchok.
Kementerian yang Dipotong dan yang Selamat
CBA juga mengungkap fakta bahwa sejumlah kementerian mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Misalnya:
Kementerian PUPR: dari Rp110,9 triliun menjadi Rp29,9 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset: dari Rp57,68 triliun menjadi Rp35,18 triliun
Kementerian Perhubungan: dari Rp31,45 triliun menjadi Rp13,65 triliun
Namun, di sisi lain, beberapa kementerian dan lembaga justru tidak tersentuh pemangkasan, seperti Kementerian Pertahanan, DPR RI, MPR RI, Badan Intelijen Negara (BIN), POLRI, dan BPKP.
“Publik berhak tahu, kenapa pemangkasan ini tidak berlaku untuk semua kementerian dan lembaga? Ada ketidakadilan dalam kebijakan ini,” tandas Uchok.
CBA menegaskan bahwa pemerintah harus segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan ini justru memperburuk situasi ekonomi dan sosial. Transparansi adalah kunci,” pungkasnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
