BP2MI Akan Mengganti Akronim PMI Untuk Pekerja Migran Indonesia

Sekertaris BP2MI, Renardi (dok.rentak.id)

RENTAK.ID, JAKARTA – Badan Perlindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat protes dari Palang Merah Indonesia (PMI) karena menggunakan akronim PMI juga untuk sebutan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI mengatakan, akan merevisi Perpres Nomor 90 Tahun 2019 terkait frasa singkatan penggunaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bacaan Lainnya

Sekertaris BP2MI, Renardi menyebut, perubahan Perpres tersebut lantaran bertentangan dengan frasa Palang Merah Indonesia yang juga memakai sebutan PMI.

“Ini sedang kami proses revisi Perpres kaitannya dengan penguatan kelembagaan terkait frasa PMI dan kami akan usulkan kepada Kemenkumham terkait akronim berbeda,” kata Renardi dalam konferensi pers di kantor BP2MI, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Renardi mengatakan, BP2MI juga tak bisa memaksa pihak lain untuk menggunakan atau tidak menggunakan singkatan PMI untuk menunjukkan pekerja migran Indonesia. Dia juga menyebut BP2MI menyadari bahwa singkatan tersebut merupakan bentuk perubahan dari singkatan TKI.

“Tindak lanjut yang kami lakukan saat ini. Kami tidak pernah membuat frasa akronim PMI itu berdiri sendiri. Dia selalu ada sambungannya. Karena adanya hal ini, kami sudah buat surat edaran ke seluruh unit kerja kami. Bahwa BP2MI telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: SE.17/SU/HK.02.01/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penggunaan Istilah Pekerja Migran Indonesia dan Surat Himbauan kepada Kementerian/Lembaga Nomor: B.191/SU/HK.02.02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penggunaan Istilah Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.

“Sehingga singkatan PMI harus dipanjangkan menjadi pekerja migran Indonesia tanpa singkatan. Itulah pilihan kami dan akan kami sampaikan juga ke pihak internal serta stakeholder terkait,” sambungnya.

Skretaris BP2MI menyebut, pihakyan belum bisa menentukan nama singkatan baru atau pengganti dari frasa PMI.

Sebab katanya, BP2MI saat ini menggunakan sebutan Pekerja Migran Indonesia.

“Untuk saat ini kita belum bisa memastikan nama baru pengganti dari singkatan PMI, kita sedang mencari dan akan diusulkan terlebih dahulu kepada Menkumham terkait penggunaan kata PMI,” ujarnya.

Renardi tidak bisa memaksa masyarakat untuk menggunakan atau pun tidak menggunakan kalimat PMI. Sebab, singkatan PMI terjadi secara sporadik sebagai pesanan atas perubahan akronim TKI.

“Ini singkatan dari perubahan akronim TKI, dan kita bisa memaksa pihak manapun atau masyarakat umum tidak menggunakan ataupun mengunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Abdurrahman Mohammad Fachir tak mempermasalahkan hal tersebut.

“PMI tidak masalah disingkat karena itu ada di dalam UU, tapi kita berharap mencari harmonisasinya agar tidak disingkat jadi PMI, apalagi kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan BP2MI saat memulangkan jenazah pekerja Indonesia dari Malaysia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, wartawan Pos Kota, Rizal Siregar sempat mengusulkan akronim menjadi P2MI, atau singakat Pelindung Pekerja Migran Indonesia. Namun dari pihak, BP2MI usulan nama itu juga akan digodok bersama usulan dari warga masyarakat lainnya. ***

Pos terkait