JAKARTA – Sejumlah agenda penting mewarnai aktivitas DPR RI pada Selasa (2/6/2026). Mulai dari evaluasi sistem Pemilu, pembahasan revisi Undang-Undang Kehutanan, persoalan pendidikan tinggi, hingga persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 menjadi fokus rapat berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan.
Sejak pagi, sejumlah komisi menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, hingga pembahasan rancangan undang-undang bersama para pakar, akademisi, kementerian, dan pemangku kepentingan terkait.
Pada pukul 09.00 WIB, Komisi III DPR RI menggelar RDPU dengan sejumlah akademisi hukum, yakni Prof. Dr. Tedi Sudrajat dari Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Maradona dari Universitas Airlangga, serta Fritz Edward Siregar dari Universitas Pancasila.
Sementara itu, pukul 10.00 WIB, Komisi II DPR RI menerima masukan dari Prof. Dr. Ramlan Surbakti dan Prof. Dr. Siti Zuhro terkait evaluasi dan pembenahan sistem Pemilu ke depan. Pembahasan mencakup berbagai isu strategis yang muncul dalam Pemilu 2019 dan 2024, mulai dari sistem pemilu, presidential threshold, daerah pemilihan, pendaftaran partai politik baru, district magnitude, metode konversi suara hingga parliamentary threshold.
Di waktu yang sama, Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi X juga mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membahas evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), kebijakan penutupan program studi, berbagai persoalan terkini di perguruan tinggi, tindak lanjut rekomendasi DPR, serta evaluasi program strategis nasional.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI turut menggelar rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Agenda awal difokuskan pada penjelasan dari pihak pengusul RUU.
Memasuki siang hari, pukul 13.00 WIB, Komisi III kembali mengadakan RDPU dengan menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Agus Riwanto, akademisi hukum pidana Universitas Jember Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, serta akademisi hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada Dr. Oce Madril.
Pada waktu yang sama, Komisi IV melakukan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I Badan Karantina. Komisi V menggelar rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, sedangkan Komisi XIII menerima masukan dari kalangan akademisi dan pakar terkait RUU Profesi Kurator.
Baleg DPR RI juga melanjutkan pembahasan RUU Kehutanan dengan agenda pemaparan hasil kajian. Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional menggelar RDPU bersama organisasi advokat, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SAI).
Pada pukul 14.00 WIB, Pansus RUU tentang Desain Industri mengadakan rapat dengar pendapat dan RDPU dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, serta Sentra Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (IPB).
Masih pada jam yang sama, Komisi X melanjutkan pembahasan RUU Statistik dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I bersama tim panitia kerja pemerintah dengan agenda membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Menjelang sore, pukul 16.00 WIB, Komisi III menggelar RDPU bersama Keluarga Besar Putra Putri Polri, Advokat Cinta Tanah Air, dan Indonesian Police Watch.
Sementara itu, Komisi X menutup rangkaian agenda hari ini dengan rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga. Pembahasan difokuskan pada persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028, deregulasi dan reformasi birokrasi, tindak lanjut rekomendasi DPR RI, serta evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
Padatnya agenda tersebut menunjukkan DPR RI tengah mendorong pembahasan berbagai isu strategis nasional yang mencakup bidang hukum, politik, pendidikan, olahraga, infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
