RENTAK.ID – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof.Dr.(HC) Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap biaya pendidikan yang mahal, termasuk hal ini terkait persoalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024.
Demikian disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Minggu, 26 Mei 2024.
“Masih banyak warga negara Indonesia yang tak mampu membayar biaya pendidikan,” kata Megawati.
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana seperti apa yang digagas oleh Presiden pertama RI yang juga ayahnya, Ir Soekarno.
Menurutnya, semangat pola dasar itu masih aktual dan relevan di masa sekarang, terutama dalam hal penguasaan ilmu-ilmu dasar, membangun kedaulatan pangan, energi kesehatan rakyat, serta penguasaan teknologi yang menopang industri maju.
Megawati mengkritisi persoalan kedaulatan pangan yang hanya didengung-dengungkan.
Menurutnya, masih banyak masalah impor pangan yang menjadi perhatian, sementara kedaulatan pangan hanya menjadi wacana belaka. Di sisi lain, Megawati mengakui bahwa impor pangan tidak bisa semata-mata dilarang.
“Namun, hal itu tentunya harus diimbangi dengan upaya-upaya pengelolaan dan penyediaan pangan lokal sebagai alternatif pengganti beras misalnya,” bebernya.
Selain itu, Megawati mengingatkan bahwa ada sumber daya energi yang dapat dimanfaatkan oleh negara seperti angin, air, dan surya.
“Dalam menjaga kesehatan masyarakat, Megawati menekankan pentingnya harus ada upaya-upaya yang lebih serius untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan kesehatan yang memadai,” sebutnya.
Megawati lantas mengkritisi persoalan pendidikan yang dipermasalahkan kenaikannya biaya UKT bagi mahasiswa baru, terlebih mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Alih-alih mendukung mereka untuk dapat memperoleh pendidikan, pemerintah justru memberikan hambatan dengan menerapkan biaya pendidikan yang maha,” tegasnya.
Megawati kembali menegaskan bahwa, tidak sepantasnya orang yang ingin pintar harus membayar mahal agar dapat memperoleh pendidikan yang layak.
“Adilnya, uluran tangan pemerintah harus memikirkan kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam kondisi kekurangan,” katanya.
