RENTAK.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, secara tegas mengecam kebijakan impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun 2023 yang merupakan impor beras terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Slamet menyoroti beberapa aspek yang kontroversial dalam kebijakan tersebut dan mengindikasikan adanya kepentingan politis di dalamnya.
Menurut politisi senior PKS tersebut, impor beras sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia serta merugikan para petani yang sudah berjuang keras untuk meningkatkan produksi beras lokal.
“Kami menyadari bahwa stabilitas pasokan beras nasional merupakan hal yang sangat penting terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus di tengah ancaman krisis iklim yang kini melanda Indonesia. Namun, kebijakan impor dalam jumlah yang besar sebanyak 3 juta ton harus diperhitungkan dengan matang untuk tidak merugikan petani dalam negeri,” ujar Slamet, Rabu (17/1/2024).
Selain itu, anggota legislative dari dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hal proses impor tersebut. Ia pun mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait mekanisme pemilihan pemasok dan kebijakan harga yang diterapkan dalam impor beras skala besar tersebut.
“Transparansi dalam proses impor harus diutamakan. Kami meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan pemasok, kebijakan harga yang diterapkan, dan tujuan impor dalam skala besar tersebut. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan ini dengan objektif, apalagi kegiatan impor yang semakin massif tersebut berdekatan dengan proses pemilu sehingga dikhawatirkan akan digunakan untuk kepentingan suksesi pemilu,” terang Slamet.
Dalam kesempatan yang sama, Slamet menegaskan perlunya dukungan terhadap petani lokal melalui true partnership dalam skema Contract Farming. Ia menekankan perlunya penguatan ketahanan pangan dengan memperkuat produksi lokal serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam negeri.
“Negara sudah salah urus dalam mengelola pertanian nasional yang lebih mengutamakan impor dibandingkan dengan produksi petani. Kedepannya kita harus berkontrak langsung dengan petani sehingga impor beras dapat ditekan bahkan dihapuskan setiap tahunnya,” jelasnya.
Dalam rangka mengatasi tantangan pasokan beras kedepannya, Slamet mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dalam negeri sebagai langkah strategis yang berkesinambungan.
