PRESIDEN Jokowi menyamakan Pemilu 2024 dengan drama Korea, mengingat banyaknya lika-liku dan perasaan yang terlibat, terutama di kalangan elite politik. Beliau mengajak semua pihak untuk fokus pada kontestasi gagasan, bukan perasaan, dalam pemilu dan pilpres mendatang.
Ucapan presiden yang menyamakan Pesta Demokrasi 2024 dengan drama Korea pada perayaan HUT ke-59 Partai Golkar menimbulkan kontroversi. “Saat ini kita lihat terlalu banyak drama, drakor, dan sinetron. Seharusnya ini menjadi pertarungan ide,” ujar Jokowi saat itu.
Ganjar Pranowo, calon presiden, memberi tanggapan santai terhadap pernyataan Jokowi dan mengakui dirinya berkomitmen untuk mengedepankan politik gagasan di Pilpres 2024. “Semua orang bisa berkomentar apa pun, dan saya setuju dengan politik gagasan untuk menjaga demokrasi dalam konteks yang tepat,” kata Ganjar.
Anies Baswedan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai pernyataan Jokowi. “Tidak ada tanggapan, kita biasa saja,” ungkap Anies.
Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, menyebut sindiran Jokowi tentang politikus yang penuh drama mengarah pada PDI Perjuangan. Menurut Ujang, sindiran lebih ditujukan pada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang menyatakan sakit hati karena Jokowi pergi dan Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket.
“Masalah ‘baperan’ ditujukan untuk PDIP karena mereka kehilangan Jokowi,” kata Ujang.
Mason Pasaribru dari PDI Perjuangan membantah baper dan menyindir kekisruhan Pilpres 2024 yang dimulai dengan putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil yang dilakukan oleh ipar Jokowi, hingga muncul drama Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga.
Saat ini, keluarga Presiden Jokowi mengejutkan banyak orang, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Golkar sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto, Kaesang Pangarap yang menjadi Ketua Umum PSI, dan Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang mendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabumbing Raka di Pilpres 2024.
Hal ini berujung pada pemanggilan Bobby oleh Sekjen PDIP dan Dewan Kehormatan PDIP.
Presiden Jokowi baru-baru ini menyoroti pentingnya industri kreatif, termasuk Demam Drama Korea (drakor), dalam konteks politik.
Menurut Jokowi, politik drakor merupakan contoh bagaimana pemerintah Korea Selatan memanfaatkan industri kreatif untuk mempromosikan negaranya di tingkat global. Presiden mengakui kekuatan drakor dan mengajak para kreator Indonesia untuk mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut.
Presiden Jokowi baru-baru ini menyoroti pentingnya industri kreatif, termasuk Demam Drama Korea (drakor), dalam konteks politik.
Menurut Jokowi, politik drakor merupakan contoh bagaimana pemerintah Korea Selatan memanfaatkan industri kreatif untuk mempromosikan negaranya di tingkat global. Presiden mengakui kekuatan drakor dan mengajak para kreator Indonesia untuk mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut.
Fenomena drakor yang berkembang pesat dan bagaimana genre ini telah mempengaruhi politik baik secara global maupun di Indonesia. Berbagai contoh diulas untuk menunjukkan bagaimana drakor telah menjadi sarana dalam menyampaikan pesan politik dan mempengaruhi opini publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, drama Korea atau yang biasa disebut drakor, semakin mendapat tempat di hati penonton di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya hiburan semata, drakor juga menggambarkan beragam isu kontemporer, salah satunya politik. Perpaduan antara elemen estetika, jalan cerita, dan pemilihan tema politik menjadikan drakor sebagai senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik. Pada artikel ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai peran drakor dalam politik dan dampaknya pada masyarakat.
Sebagai contoh, sejumlah drakor yang mengangkat isu politik berhasil mencuri perhatian penonton, seperti ‘Designated Survivor: 60 Days’, ‘Chief of Staff’, dan ‘Assembly’. Melalui drakor ini, penonton diperkenalkan kepada sistem politik Korea Selatan, proses pengambilan keputusan oleh para politisi, dan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini membuka pemikiran masyarakat tentang realita politik yang ada dan mengajak mereka untuk lebih kritis terhadap isu-isu politik.
Drakor juga menjadi sarana diplomasi antarnegara. Dalam konteks Korea Selatan, drakor menjadi alat untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain, seperti Indonesia. Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta kerap mengadakan acara yang menampilkan budaya pop Korsel, termasuk drakor, untuk mempererat tali persahabatan. Hal ini juga menciptakan kesempatan bagi pelaku industri kreatif kedua negara untuk bekerja sama dan saling menguntungkan.
Selain itu, drakor juga mempengaruhi para politisi dalam mengambil langkah strategis. Melalui drakor, politisi bisa memahami fenomena yang tengah terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, drakor ‘Sky Castle’ yang menceritakan tentang obsesi orangtua Korea untuk menyekolahkan anak-anaknya ke universitas bergengsi. Isu ini menjadi sorotan dan diangkat oleh para politisi untuk menjaring suara dalam pemilu.
Terkadang, drakor juga digunakan oleh pemerintahan untuk mengekspresikan kritik konstruktif melalui media hiburan. Melalui drakor bertema politik, pemerintah dapat menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta menghadirkan wacana perubahan. Sehingga, drakor bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi saluran untuk menyampaikan pesan politik yang efektif dan inspiratif. (***)
