JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Di balik sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif, tekanan daya beli, penurunan tabungan, dan kenaikan biaya hidup masih dirasakan kelompok masyarakat menengah bawah.
Pengamat ekonomi politik sekaligus mantan anggota DPR RI periode 2014–2024, Achmad Hafisz Tohir, menilai ada kesenjangan antara angka pertumbuhan ekonomi secara makro dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Menurut kandidat doktor bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Brawijaya itu, meningkatnya konsumsi, transaksi digital, hingga aktivitas pariwisata tidak serta-merta menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat semakin kuat.
Hafisz menyoroti perbedaan pandangan mengenai kondisi ekonomi yang belakangan disampaikan pengamat ekonomi Awalil Rizky dan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Dradjad Wibowo.
Awalil menyoroti pelemahan daya beli, sementara Dradjad menunjukkan sejumlah indikator positif, seperti pertumbuhan konsumsi, aktivitas pariwisata, dan transaksi QRIS yang meningkat lebih dari 100 persen.
“Saya tidak ingin menilai siapa yang benar. Keduanya sahabat saya dan data yang disampaikan juga benar. Yang berbeda adalah dari mana kita membaca data itu,” kata Hafisz, Denin (9/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan utama bukan sekadar memperdebatkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan melihat apakah pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya tidak menulis ini untuk membela angka. Saya menulis ini untuk membela rakyat yang angkanya tidak pernah disebut. Ada masyarakat yang saldo tabungannya hanya Rp1,7 juta, bergaji Rp3,4 juta, dan setiap akhir bulan harus memilih antara membayar sekolah anak atau kontrakan,” ujarnya.
Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Menguat
Hafisz menjelaskan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga memang menunjukkan peningkatan. Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibaca lebih jauh karena belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
Pada Triwulan III-2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen secara tahunan. Angka itu meningkat menjadi 5,04 persen pada Triwulan III-2026.
Meski mengalami kenaikan, Hafisz menilai pertumbuhan tersebut belum cukup kuat untuk menggambarkan perbaikan daya beli secara merata.
Menurut dia, masyarakat bisa tetap berbelanja meskipun kemampuan ekonominya sedang tertekan. Caranya dengan membayar harga yang lebih mahal, menguras tabungan, atau mengandalkan pinjaman.
“Jangan mengukur kesejahteraan hanya dari seberapa banyak masyarakat berbelanja. Ukur juga apakah belanja itu berasal dari penghasilan, atau justru dari tabungan yang dikuras dan utang yang terus bertambah,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak disamakan dengan peningkatan belanja masyarakat.
Pada Triwulan III-2026, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 8,95 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen.
“Kalau negara yang belanja, produk domestik bruto memang bisa meningkat. Tetapi itu tidak otomatis berarti dompet masyarakat ikut menebal. Jangan sampai kita bangga dengan belanja negara, sementara belanja rakyat justru semakin berat,” ujar Hafisz.
QRIS Melesat, Kesejahteraan Belum Otomatis Meningkat
Hafisz juga menyoroti penggunaan QRIS yang tumbuh pesat. Menurutnya, peningkatan transaksi digital merupakan pencapaian penting dalam perkembangan sistem pembayaran nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan transaksi QRIS tidak bisa langsung dijadikan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Nilai transaksi QRIS pada Triwulan III-2025 mencapai Rp128 triliun, tumbuh 102,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pada semester I-2026, nilainya mencapai Rp600,69 triliun, meningkat 89,52 persen secara tahunan.
“QRIS itu cara membayar, bukan ukuran langsung kemampuan membeli. Dulu masyarakat membayar tunai Rp20 ribu, sekarang menggunakan QRIS dengan nilai yang sama. Sistem pembayarannya berubah, tetapi belum tentu daya belinya meningkat,” jelasnya.
Karena itu, menurut Hafisz, pertumbuhan transaksi digital perlu dibandingkan dengan perkembangan penjualan ritel konvensional dan aktivitas pasar tradisional.
“QRIS naik adalah prestasi digitalisasi. Tetapi jangan menjadikan prestasi digitalisasi sebagai satu-satunya bukti bahwa rakyat semakin sejahtera,” tegasnya.
Tabungan Menipis, Upah Tertekan Harga
Salah satu indikator yang menjadi perhatian Hafisz adalah penurunan saldo tabungan masyarakat kelompok menengah bawah.
Mengacu pada data LPS yang diolah PERBANAS, rata-rata saldo rekening dengan simpanan di bawah Rp100 juta turun dari Rp3,1 juta pada 2018 menjadi sekitar Rp1,7 juta pada Mei 2026. Penurunan tersebut mencapai sekitar 45 persen.
Sebaliknya, rata-rata saldo rekening di atas Rp5 miliar meningkat dari Rp27,62 miliar menjadi Rp38,77 miliar dalam periode yang sama.
Hafisz juga menyoroti ketimpangan distribusi simpanan perbankan. Dari total simpanan Rp10.330 triliun pada Mei 2026, sebanyak 98,9 persen rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya menguasai 11,06 persen dana. Sementara 0,12 persen rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar menguasai 70,85 persen dana.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan tekanan yang berbeda antara kelompok masyarakat kecil dan pemilik simpanan besar.
“Ini bukan semata-mata persoalan masyarakat boros. Ada keluarga yang terpaksa menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka sebenarnya ingin menabung, tetapi kemampuan ekonominya tidak lagi memungkinkan,” ungkapnya.
Tekanan serupa juga terlihat dari perkembangan upah. Rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 tercatat Rp3,42 juta, naik sekitar 2,7 persen dibandingkan Agustus 2025. Sementara inflasi makanan, minuman, dan tembakau pada Oktober 2026 mencapai 4,82 persen secara tahunan.
Menurut Hafisz, kenaikan upah nominal perlu dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok agar terlihat kemampuan riil pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Upah boleh naik secara nominal, tetapi kalau harga kebutuhan sehari-hari naik lebih tinggi, kemampuan membeli masyarakat justru semakin tertekan. Yang dibutuhkan pekerja bukan sekadar angka kenaikan upah, melainkan upah yang benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup,” katanya.
Pertumbuhan Harus Terasa di Kehidupan Rakyat
Hafisz menegaskan, indikator makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, transaksi digital, dan aktivitas pariwisata tetap penting untuk mengukur perkembangan ekonomi nasional. Namun, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran yang menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Ia menyebut upah riil, harga pangan, kemampuan menabung, serta sumber pembiayaan konsumsi sebagai sejumlah indikator penting untuk membaca kesehatan ekonomi rumah tangga.
“Data dari atas dan data dari bawah bisa sama-sama benar, tetapi rasanya berbeda. QRIS meningkat, pariwisata ramai, dan konsumsi tumbuh. Namun, kita juga harus melihat apakah masyarakat masih bisa menabung, apakah upahnya cukup, dan apakah kebutuhan pokok semakin mudah dijangkau,” ujarnya.
Menurut dia, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan secara lebih merata.
“Ekonomi bisa tumbuh 5 persen di atas kertas, tetapi di dapur rakyat rasanya bisa berbeda. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan seberapa jauh pertumbuhan itu memperbaiki kehidupan masyarakat,” pungkas Hafisz.
Penulis : lazir
Editor : ameri
