JAKARTA – Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri dalam rapat kerja pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal. DPR ingin memastikan kasus tersebut diusut tuntas, termasuk mengungkap pihak yang berada di balik aksi penyadapan beserta motifnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja baru dapat digelar pada Kamis karena masa sidang DPR akan dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
“Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua, yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (9/11/2026)
Ia menegaskan, Komisi III akan mengawal penanganan kasus tersebut sesuai arahan pimpinan DPR. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pengungkapan peristiwa, tetapi juga harus menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dan apa motif di balik penyadapan ilegal tersebut.
Habiburokhman memastikan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Sebagaimana arahan pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap Kapolri dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus sekaligus langkah kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
