JAKARTA – Penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi perhatian dalam Forum Sekretaris (Forses) 2026. Forum yang mempertemukan para sekretaris jenderal, sekretaris menteri, dan sekretaris utama itu didorong menjadi ruang untuk mencari solusi bersama sekaligus mempercepat perbaikan pelayanan publik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, kolaborasi antarlembaga diperlukan agar proses birokrasi tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan layanan yang lebih cepat, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Brian saat membuka Forses 2026 di Kantor Kemdiktisaintek, Jumat (25/9/2026).
“Seluruh layanan dan proses yang ada itu memang harus prima. Ketika ada pertemuan seperti ini di antara para sekretaris jenderal, silakan bisa saling sharing praktik baik yang berjalan di kementerian masing-masing,” kata Brian.
Menurut dia, para sekretaris K/L memiliki peran penting dalam mendorong pembenahan sistem di masing-masing institusi. Strategi perbaikan pelayanan perlu dibangun secara berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan hanya membuat perbaikan untuk kepentingan saat ini. Kita harus membangun sistem yang bisa terus berjalan dan memberikan dampak meskipun nanti terjadi pergantian pejabat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco mengatakan, Forses 2026 dirancang sebagai ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antar-K/L.
Forum tersebut diikuti sekretaris jenderal, sekretaris menteri, dan sekretaris utama dari berbagai kementerian dan lembaga.
“Dapat kami laporkan pada forum dengan tagline Forses Berdampak ini, dari 98 kementerian, lembaga, dan instansi yang kami undang, telah hadir dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 45 orang,” ujar Badri.
Ketua Forses sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menambahkan, forum tersebut dapat menjadi penghubung untuk mempercepat koordinasi dan menyelesaikan persoalan yang melibatkan lebih dari satu kementerian atau lembaga.
Menurut Cris, Forses juga berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam mengelola birokrasi.
“Forses ini bisa menjadi orkestrator birokrasi. Kita bisa saling berbagi praktik baik, berjejaring, mempercepat koordinasi, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan lintas kementerian dan lembaga,” jelas Cris.
Ia mencontohkan kolaborasi Kemdiktisaintek dengan Kemnaker dalam pengembangan tracer study lulusan perguruan tinggi. Sistem tersebut membantu melacak lulusan setelah menyelesaikan pendidikan dan menghubungkannya dengan kebutuhan informasi ketenagakerjaan.
“Contohnya adalah sinergi Kemdiktisaintek dengan Kemnaker, ketika selama ini ada suatu kendala terkait tracer study. Kini calon-calon lulusan perguruan tinggi bisa ter-trace. Saya pikir ini bukan hanya kepentingan Kemdiktisaintek dan Kemnaker, tetapi bisa dikolaborasikan dengan banyak lembaga,” kata Cris.
Menurut dia, kolaborasi tersebut mulai mendapat perhatian dari kementerian dan lembaga lain. Dalam dua bulan setelah program berjalan, tercatat 17 K/L telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut.
Melalui Forses 2026, pemerintah mendorong agar pertukaran praktik baik, pemanfaatan data, dan pengembangan sistem bersama tidak berhenti sebagai wacana. Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat birokrasi lebih terintegrasi sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
