JAKARTA – Dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia terus diantisipasi pemerintah. Di tengah kondisi El Nino kuat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak melakukan penanganan darurat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat, pertanian, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap terjaga.
Hingga 7 September 2026, Kementerian PU tercatat telah menangani 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai daerah. Dari penanganan tersebut, sebanyak 53.052 hektare lahan sawah berhasil diselamatkan, sementara distribusi air bersih telah mencapai 14,1 juta liter dan menjangkau 857.725 jiwa.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipastikan ketersediaannya, terutama ketika kekeringan mulai menekan berbagai wilayah.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” ujar Dody, Rabu (9/9/2026)
Dari total 2.200 lokasi yang ditangani, sebanyak 1.677 lokasi berada di kawasan permukiman, 240 lokasi merupakan daerah irigasi atau sawah, dan 283 lokasi berkaitan dengan penanganan karhutla.
Kementerian PU menyebut 1.760 lokasi telah selesai ditangani, sedangkan 440 lokasi lainnya masih dalam proses.
Penanganan kekeringan di sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama karena minimnya pasokan air berpotensi mengganggu produktivitas pangan.
Kementerian PU melakukan berbagai langkah untuk menjaga pasokan air bagi lahan sawah seluas 53.052 hektare. Di antaranya pemompaan air dari sungai menuju sawah di 104 lokasi, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi, serta pembangunan saluran darurat di 3 lokasi.
Selain itu, dilakukan pula pemasangan sandbag, pengaturan pola giliran air, optimalisasi saluran irigasi, hingga pemasangan pipa di 112 lokasi.
Langkah tersebut dilakukan agar lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air meski sejumlah wilayah menghadapi kondisi kering berkepanjangan.
Di kawasan permukiman, kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Dari 1.677 lokasi yang ditangani, sebanyak 1.629 lokasi mendapat penanganan melalui distribusi air bersih.
Selain distribusi air, Kementerian PU juga melakukan pembangunan atau pemanfaatan sumur bor di 9 lokasi, serta penanganan lainnya di 39 lokasi.
Secara keseluruhan, layanan air bersih tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa, dengan total air yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.
Dody menegaskan penanganan tidak dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga respons harus disesuaikan dengan situasi lapangan.
“Kementerian PU akan terus bergerak berdasarkan kondisi di lapangan. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Dody.
“Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” lanjutnya.
283 Titik Karhutla Ditangani
Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, Kementerian PU turut mendukung upaya pengendalian karhutla melalui penanganan titik api.
Hingga 7 September 2026, tercatat 283 lokasi karhutla telah ditangani. Sebanyak 263 lokasi sudah selesai, sementara 20 lokasi masih dalam proses penanganan.
Penanganan dilakukan untuk membantu mengendalikan dampak kebakaran di tengah kondisi cuaca kering yang terjadi di sejumlah wilayah.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, penanganan kekeringan Kementerian PU tersebar di berbagai pulau di Indonesia.
Rinciannya, Jawa 1.291 lokasi, Kalimantan 412 lokasi, Sulawesi 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, serta Papua 25 lokasi.
Jawa menjadi wilayah dengan cakupan penanganan terbesar. Di kawasan ini, layanan air bersih telah menjangkau 694.147 jiwa, sementara dukungan penanganan sektor pertanian mencakup 28.582 hektare sawah.
Kementerian PU memastikan pemantauan kondisi kekeringan akan terus dilakukan, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan air.
Koordinasi dilakukan melalui unit pelaksana teknis di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya air dan infrastruktur yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga layanan dasar masyarakat sekaligus mempertahankan produktivitas sektor pertanian selama periode kekeringan.
“Bagi kami, yang penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian tetap bisa dilayani. Karena itu, jajaran kami terus siaga dan bergerak sesuai kondisi yang terjadi di lapangan,” kata Dody.
Kementerian PU juga akan memperkuat pemantauan melalui sistem sumber daya air dan laporan balai-balai teknis di daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan air dan pangan nasional di tengah kondisi iklim yang semakin dinamis.
Penulis : dafri jh
Editor : ami
