JAKARTA – Perum BULOG menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan strategis nasional menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, S.E., didampingi Wakil Ketua Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P., dan Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., membahas kesiapan pemerintah dan BUMN pangan dalam pengamanan pasokan, stok, serta stabilitas harga pangan menjelang Ramadan.
Forum tersebut dihadiri jajaran direksi Perum BULOG bersama Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD.
Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan ID FOOD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. DPR meminta kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya selama periode HBKN.
Selain itu, Komisi IV mendorong optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana. Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum juga dinilai krusial untuk menjamin kelancaran distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit serta menekan disparitas harga antarwilayah.
Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah melalui Perum BULOG segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng MinyaKita pada Februari dan Maret 2026.
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG menjalankan seluruh penugasan pemerintah, baik dalam penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.
Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk BULOG, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.
“Dalam skema tersebut, BULOG memperoleh pasokan sekitar 30 ribu kiloliter per bulan. Pada periode sebelumnya, penyaluran telah mencapai sekitar 21,8 ribu kiloliter, dan pada Februari ini kembali disiapkan 30 ribu kiloliter untuk disalurkan, terutama ke pengecer dan pasar SP2KP agar harga tetap stabil,” ujar Rizal usai RDP.
Menghadapi Ramadan dan Idulfitri, Rizal menegaskan BULOG akan menerapkan pola pengamanan pasar seperti saat Natal dan Tahun Baru, dengan turun langsung ke lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Perum BULOG menyatakan siap melaksanakan penugasan tersebut. Untuk dua bulan penyaluran, BULOG akan menyalurkan sekitar 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
“BULOG telah menyiapkan stok dan kesiapan operasional agar bantuan pangan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Rizal.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum BULOG menegaskan komitmennya menjalankan peran sebagai penyangga pangan nasional demi memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penulis : lazir
Editor : ameri
