MERAUKE – Senator RI Irman Gusman menegaskan bahwa arah pembangunan Papua harus bergeser dari pendekatan proyek fisik menuju pemberdayaan masyarakat melalui penguatan koperasi desa. Penegasan itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Membangun Kedaulatan Pangan dari Papua: Peran BULOG, Pemerintah Daerah, dan Koperasi Desa” yang digelar di Hotel Swiss-Belinn Merauke, Rabu (3/12/2025).
Dalam pemaparannya, mantan Ketua DPD RI dua periode itu menyoroti potensi besar Papua, khususnya Merauke, yang memiliki hamparan lahan pertanian subur dan strategis untuk menjadi lumbung pangan nasional bahkan global. Namun, ia menilai potensi tersebut belum dinikmati secara merata oleh masyarakat lokal.
“Ada jarak yang lebar antara kekayaan alam Papua dan kesejahteraan masyarakatnya. Di sinilah tugas kita: membangun jembatan antara potensi dan realitas,” ujarnya.
Irman menyambut baik Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menyebut kebijakan itu sebagai langkah mengembalikan kiblat pembangunan nasional kepada ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat konstitusi.
“Koperasi adalah persekutuan manusia, bukan persekutuan modal. Di sinilah roh gotong royong bangsa hidup,” katanya.
Ia juga mengutip pesan Bung Hatta yang menurutnya sangat relevan dengan kondisi saat ini.
“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Melalui koperasi desa, kita menyalakan lilin-lilin itu—termasuk di Merauke, tanah yang diberkati ini,” ujarnya.
Irman kemudian memaparkan sejumlah contoh internasional yang menunjukkan bahwa koperasi adalah model ekonomi modern dan inklusif. Di Selandia Baru, koperasi Fonterra menempatkan petani sebagai pemilik utama nilai tambah ekonomi. Di Amerika Serikat, koperasi Land O’Lakes masuk daftar Fortune 500. Jerman pun terbukti kuat lewat jaringan koperasi Raiffeisen.
Dalam konteks Papua, ia menilai koperasi sebagai solusi paling tepat untuk mengelola tanah ulayat secara adil dan produktif. Tanah adat, lanjutnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai penghambat investasi.
“Tanah ulayat itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika tanah itu menjadi ‘dead capital’. Melalui koperasi, tanah adat bisa menjadi ‘live capital’ tanpa harus berpindah tangan,” jelasnya.
Menurut Irman, skema koperasi memungkinkan masyarakat adat tetap menjadi pemilik sah tanah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi sebagai pemegang saham.
Ia juga menekankan peran Bulog sebagai penopang utama ekosistem pangan nasional, terutama di Papua. “Bulog harus menjadi off-taker utama. Negara wajib memastikan harga tidak jatuh saat panen raya. Petani Papua harus mendapat kepastian pasar dan harga yang layak,” tegasnya.
Di akhir paparannya, Irman menyerukan agar pembangunan Papua tidak lagi berhenti pada proyek fisik yang sifatnya sesaat.
“Membangun di Papua itu mudah. Yang sulit adalah membangun Papua—membangun manusia, membangun martabat, membangun kelembagaan ekonominya, sehingga masyarakat menjadi tuan atas tanah leluhur mereka,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
