JAKARTA – Berdasarkan informasi yang diterima dari media sosial dan whatsapp, aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Massa pertama berasal dari Dewan Pengurus Pusat Generasi Milenial Indonesia dengan jumlah sekitar 500 orang, Senin (25/8/2025)
Pada waktu yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dengan sekitar 100 orang mahasiswa juga hadir. Pj Abdul Wahid Kaliki menyatakan, “Kami menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Pemerintah harus bersih dari korupsi, oligarki, politik dinasti, dan menolak komersialisasi pendidikan.”
Tak hanya itu, BEM Nusantara Pengurus Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipimpin Hasyim Rahman Mahad dan Piere Lailossa, dengan massa 300 orang, berteriak lantang, “Merdeka untuk siapa?”
Aksi berlanjut pada pukul 13.00 WIB. Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dengan 30 orang menyuarakan tuntutan “Bubarkan DPR dan MPR RI.” Sementara itu, Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Jakarta Timur membawa sekitar 50 orang dengan seruan yang sama seperti BEM Indraprasta.
Di waktu yang sama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat juga turun dengan 50 massa. Mereka menuntut, “Hapus gaji dan tunjangan anggota DPR RI.”
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pihaknya mengerahkan 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakpus, dan Polsek setempat untuk menjaga situasi tetap aman.
“Jumlah 452 personel gabungan Polda, Polres Jakpus, dan Polsek jajaran,” ujar Susatyo kepada media.
Ia menambahkan, seluruh aparat yang bertugas tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan persuasif. “Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Susatyo juga mengimbau masyarakat menghindari kawasan sekitar DPR/MPR untuk mencegah kemacetan. “Arus lalu lintas bersifat situasional, warga disarankan gunakan jalur alternatif,” tambahnya.
Menanggapi gelombang aksi ini, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menilai bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
“Kalau buat kami sendiri, kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat, karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi,” kata Selly.
Aksi ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial dengan tagar ajakan “Revolusi Rakyat Indonesia.” Isu yang diangkat pun cukup keras, mulai dari pembubaran DPR hingga penghapusan tunjangan anggota dewan.
Polisi berharap aksi berjalan damai tanpa insiden yang merugikan publik maupun fasilitas umum.
Penulis : lazir
Editor : ameri
